Universitas Ivy League itu menuduh pemerintahan Trump melakukan kebijakan inkonstitusional. Pemerintahan Trump potong dana hibah dan kontrak dengan lembaga-lembaga pemerintahan senilai miliaran dolar AS dari Harvard.
Foto: Lisa Poole/AP Photo/picture alliance
Iklan
Universitas Harvard dalam keterangannya yang dirilis pada hari Senin (21/04) menyebutkan bahwa mereka akan menggugat pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Penyebabnya adalah pemerintahan Trump berupaya memangkas miliaran dolar dalam bentuk kontrak dan hibah dari lembaga pendidikan tinggi tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, Presiden Harvard, Alan Garber mengatakan: "Selama seminggu terakhir, pemerintah federal AS telah melakukan beberapa tindak lanjut menyusul penolakan Harvard untuk memenuhi tuntutan ilegal pemerintah.”
"Beberapa waktu yang lalu, kami mengajukan gugatan untuk menghentikan pembekuan dana pendidikan Harvard karena tindakan tersebut melanggar hukum dan berada di luar kewenangan pemerintah," kata Garber.
"Pilihan yang diberikan kepada Harvard dan universitas lainnya sangat jelas: Izinkan pemerintah untuk mengatur institusi akademik Anda secara mendetail, atau pertaruhkan kemampuan institusi untuk melakukan terobosan medis, penemuan ilmiah, dan solusi inovatif di kemudian hari,” tulis pengacara Universitas Harvard dalam gugatan tersebut, seperti dilaporkan oleh The Harvard Crimson.
Awal bulan April ini, pemerintahan Trump mengirimkan surat kepada Harvard dengan beberapa tuntutan untuk konsesi dari universitas tersebut.
Harvard didesak untuk menghentikan kebijakan yang berkaitan dengan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, serta melarang penggunaan masker dalam aksi protes di kampus. Pemerintah federal AS juga menuntut diadakannya audit terhadap program-program Harvard. Lebih lanjut, mereka juga menuntut adanya kesepakatan untuk menyaring mahasiswa internasional berdasarkan nilai-nilai ideologis pemerintah.
Kembali Berkuasa, Trump Bikin Kebijakan Baru yang Kontroversial
Setelah dilantik kembali pada 20 Januari 2025, Donald Trump memperkenalkan kebijakan kontroversial seperti tarif tinggi, pembekuan dana internasional, hingga perubahan kebijakan luar negeri yang memicu ketegangan global.
Foto: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance
Deportasi migran ilegal
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan niat mendeportasi 'jutaan dan jutaan' migran ilegal. Pada minggu pertama Trump menjabat, hampir 2.400 migran ditangkap ICE, terutama yang pernah terjerat kasus hukum. Kongres AS juga telah meloloskan Lakes Riley Act, yang memungkinkan penahanan migran tanpa status sah untuk kejahatan berat dan pelanggaran ringan.
Foto: Isaac Guzman/AFP
AS mundur dari Perjanjian Paris
Pada hari pertama menjabat, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menarik AS dari Perjanjian Paris, yang kedua kalinya ia lakukan. Tindakan ini menuai kontroversi. "Emisi AS berperan besar dalam menentukan apakah kita bisa tetap di bawah batas 2 derajat dan 1,5 derajat," kata Laura Schäfer dari LSM lingkungan dan HAM, Germanwatch.
Foto: JIM WATSON/AFP
Hengkang dari WHO
Trump menarik Amerika Serikat keluar dari WHO. Para ahli memperingatkan langkah ini akan menghambat penanganan wabah penyakit dan masalah kesehatan global. Namun, resolusi kongres mengharuskan pemberitahuan satu tahun dan pelunasan kewajiban sehingga perintah ini baru berlaku penuh Januari 2026. Trump juga menghentikan transfer dana AS ke WHO, yang berdampak pada pendanaan organisasi tersebut.
Foto: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance
Ganti nama Teluk Amerika
Presiden Trump menandatangani dekret untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengembalikan nama Gunung Denali di Alaska menjadi McKinley. Dalam posting di X pada 27 Januari 2025, Google menyatakan akan mengikuti praktik lama untuk menerapkan perubahan nama lokasi sesuai pembaruan resmi pemerintah yang merujuk pada Geographic Names Information System (GNIS).
Foto: Roberto Schmidt/AFP/Getty Images
Rencana setop hibah dan pinjaman federal
Pada Senin (27/01), Trump menginstruksikan badan-badan federal untuk menghentikan sementara pencairan hibah dan pinjaman federal di seluruh AS. Kebijakan ini dianggap mengancam program vital seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan bantuan bencana. Namun, seorang hakim federal memblokir sementara rencana tersebut beberapa menit sebelum kebijakan dijadwalkan berlaku pada Selasa (28/01) malam.
Foto: Jim Watson/AFP/Getty Images
Larang atlet transgender di olahraga perempuan
Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang atlet transgender berkompetisi dalam olahraga perempuan dan anak perempuan, Rabu (05/02). Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan untuk membatasi hak LGBTQ+. Perintah ini juga menyatakan bahwa negara hanya akan mengakui dua jenis kelamin, pria dan perempuan. Sekolah yang melanggar aturan ini berisiko kehilangan dana federal.
Foto: Andres Caballero-Reynolds/AFP
Pembekuan dana USAID ke 130 negara
Keputusan Presiden Trump untuk menangguhkan dana bantuan USAID telah menghentikan proyek-proyek di sekitar 130 negara, termasuk Indonesia, berdampak dramatis pada jutaan orang dan pekerja bantuan. Trump menuduh USAID melakukan pemborosan, dengan menulis di Truth Social, "Sepertinya miliaran dolar telah dicuri di USAID.” Namun, ia tidak memberikan bukti apa pun.
Foto: Sofia Toscano/colprensa/dpa/picture alliance
Satgas DOGE untuk efisiensi
Satuan Tugas Department of Government Efficiency (DOGE) dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk merombak sistem birokrasi federal. DOGE, yang dipimpin oleh Elon Musk, bertujuan mengurangi peraturan, pengeluaran, dan staf pemerintah. Banyak pihak mengkritik minimnya transparansi dalam perekrutan tim DOGE dan mempertanyakan jika tim tersebut telah melalui pemeriksaan terkait kesesuaian dan keamanan.
Foto: Andrew Harnik/Getty Images via AFP
Keinginan AS ambil alih Gaza
Presiden Trump mengusulkan agar AS mengambil alih Jalur Gaza. Usulan ini disampaikan saat kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke AS, Selasa (04/02). "AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami juga akan melakukan sebuah pekerjaan. Kami akan memilikinya. Dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di tempat tersebut," kata Trump.
Foto: Khalil Ramzi/REUTERS
Kenaikan tarif impor baja dan alumunium
Trump mengumumkan tarif 25% untuk impor baja dan aluminium, berlaku Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan "membuat Amerika kaya kembali," kata dia. Namun, banyak ekonom menolak asumsi ini, dan menyatakan justru merugikan semua pihak. Tarif dimaksudkan melindungi produsen dalam negeri, tetapi industri AS masih bergantung pada impor logam, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan memicu inflasi.
Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia
10 foto1 | 10
Presiden Harvard tolak keras tuntutan Trump
Presiden Harvard Alan Garber telah menolak keras tuntutan-tuntutan tersebut.
"Universitas tidak akan menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya," kata Garber dalam pesannya kepada komunitas Harvard.
"Tidak ada pemerintahan manapun, terlepas dari partai apa pun yang berkuasa, yang boleh mendikte apa yang seharusnya diajarkan universitas swasta, siapa yang boleh diterima dan dipekerjakan, juga bidang studi dan riset apa yang boleh mereka tekuni," imbuh Garber.
Gedung Putih membekukan pendanaan untuk Universitas Harvard setelah Garber menolak tuntutan tersebut.
Pemerintahan Trump mengkritik universitas-universitas papan atas seperti Harvard karena tidak melakukan tindakan preventif untuk menghentikan antisemitisme. Universitas Columbia turut menjadi sasaran kritik Trump.
Sebuah jajak pendapat dari Reuters/Ipsos yang dirilis pada hari Senin (21/04) menunjukkan bahwa 57% responden tidak setuju dengan pernyataan bahwa "tidak apa-apa bila seorang presiden AS menahan pendanaan dari universitas jika presiden tidak setuju dengan cara universitas tersebut dijalankan."
Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa Inggris
