Ketua Partai sosialis Pasok Evangelos Venizelos Sabtu (12/05)menyerahkan mandatnya untuk pembentukan pemerintahan di Yunani kepada Presiden Karolos Papoulias. Venizelos adalah ketua partai ketiga yang setelah pemilihan parlemen Minggu (06/05) lalu gagal membentuk pemerintahan baru di Athena. Kini giliran Papoulias yang akan berusaha membentuk pemerintahan koalisi. Pembicaraan pertama direncanakan Minggu (13/05).

Untuk pembicaraan untuk menghindari pemilihan umum baru yang kemungkinan besar akan dimenangkan partai-partai radikal Papoulias memanggil tiga partai dalam pembicaraan. Dalam pembicaraan tiga partai yang dijadwalkan Minggu (13/05) di Athena, akan hadir partai sosialis Pasok, partai konservatif Nea Dimokratia dan partai radikal kiri Syriza. Demikian keterangan kantor kepresidenan. Setelah itu Papoulias juga kann melakukan pertemuan dengan partai-partai dengan kekuatan lebih kecil di parlemen.

Menurut para pengamat proses itu akan makan waktu berhari-hari. Seandainya upaya ini juga gagal, harus digelar pemilihan umum baru. Berdasarkan jajak pendapat pertama setelah pemilu Minggu (06/05) lalu, partai radikal kiri Syriza yang dipimpin Alexis Tsipras meraih suara hampir 28 persen, yang berarti naik sekitar 11 poin dibanding hasil pemilu enam hari lalu. Selain itu partai dengan perolehan suara terbanyak mendapat bonus 50 kursi di parlemen. Syriza sudah mengumumkan akan meninggalkan haluan penghematan yang dilakukan Yunani. Dengan demikian kemungkinan keluarnya Yunani dari kawasan pengguna Euro semakin besar.

Juncker: Yunani perlu waktu lebih banyak

Dengan gagalnya Yunani membentuk secara cepat pemerintahan baru, ketua negara-negara pengguna Euro Jean-Claude Juncker memandang perlunya tindakan baru. Agenda bantuan keuangan Eropa harus dipertimbangkan kembali. Juncker ingin memberi waktu lebih banyak bagi Yunani, selain itu mitra-mitra Eropanya harus merevisi perjanjian-perjanjian dengan negara itu. Demikian dikatakan PM Luksemburg tersebut di dekat Freiburg dalam pembicaraan dengan kantor berita DPA. Seandainya pembentukan pemerintahan di Yunani terus tertunda atau bahkan terjadi pemilu baru, Yunani perlu waktu lebih banyak. Ini harus diakui. Meskipun demikian haluan penghematan yang ketat harus tetap ditempuh. Demikian disampaikan Juncker.

DK/dpa/afp