Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data terakhir korban jiwa yang meninggal dunia akibat banjir. Hingga Jumat (03/01) pukul 09.00 WIB, total ada 43 orang meninggal dunia.

Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo mengatakan jumlah tersebut bukan hanya korban banjir di Jabodetabek saja. Sebanyak 8 orang diantaranya merupakan korban banjir bandang yang terjadi di wilayah Lebak, Banten.

"Update korban datanya ada 43 orang meninggal, itu tidak hanya wilayah di Jabodetabek karena ada tambahan dari Lebak. Lebak itu ada 8 orang," kata Agus kepada wartawan di Graha BNPB, Jl. Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (03/01).

Agus mengatakan kebanyakan penyebab korban meninggal karena terseret arus banjir. Dia juga menyebut masih ada 5 orang yang masih belum diketahui identitasnya hingga saat ini.

"Penyebab ya terbanyak itu kerena terseret arus air ya 17 orang, lalu tertimbun longsor 12 orang. Sampai saat ini ada juga 5 orang yang belum teridentifikasi, kita masih melakukan proses pendataan," katanya.

Baca juga: Jakarta Masih Akan Diguyur Hujan Lebat, BNPB Upayakan Modifikasi Cuaca

Pastikan keselamatan warga

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbicara soal kewenangan pemerintah pusat dan Pemprov DKI dalam penanganan banjir. Menurut Anies, fokusnya saat ini adalah memastikan keselamatan warga.

Awalnya, Anies ditanya tentang wilayah yang telah dilakukan normalisasi sungai, namun tetap banjir. Pertanyaan itu diajukan setelah Anies meninjau lokasi banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Menurut Anies, faktanya memang banjir masih menerjang wilayah yang telah dilakukan normalisasi sungai. Dia lalu bicara soal program pengendalian banjir yang merupakan wewenang pemerintahan pusat.

"Karena itu, memang dalam jangka panjang kita harus melihat penyelesaiannya secara lebih komprehensif, terutama pengendalian air di kawasan hulu dengan membangun dam, membangun waduk, membangun embung, sehingga ada kolam-kolam retensi untuk mengontrol, mengendalikan volume air yang bergerak ke arah hilir," kata Anies di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis (02/01).

"Dengan cara seperti itu Insyaallah, tapi itu semua kewenangannya di pusat kan ya, jadi kita lihat nanti pemerintah pusat. Kami di Jakarta fokus kepada memastikan keselamatan warga, memastikan pelayanan terjamin. Dan bagi semua warga yang terdampak akan kami bantu semaksimal mungkin," sambungnya.

Baca juga: Pengamat: Naturalisasi "Harusnya" Jadi Kunci Antisipasi Banjir Jakarta

Ketika ditanya soal pendistribusian bantuan, Anies menegaskan jajarannya sudah berusaha semaksimal mungkin. Semua petugas bekerja 24 jam.

"Kita usahakan semua semaksimal mungkin sempurna. Anda cari tidak sempurnanya pasti ketemu tinggal dibesarkan," ujar Anies.

Dia memastikan setiap permintaan kebutuhan direspons. Anies juga membuka pintu bagi masyarakat yang berminat membantu para pengungsi korban banjir.

"Setiap laporan kebutuhan akan selalu direspons secepat mungkin. Dan kami juga memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang berminat membantu, apa yang bisa dibantu, bantu. Itu sangat-sangat bermanfaat. Posko-posko di seluruh Jakarta ada 13, informasinya ada di socmed kita, website kita, di situ nanti bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin membantu, datangi posko terdekat, lalu kita bantu," ungkapnya.

Baca juga: Jabodetabek Banjir, Presiden Jokowi Minta Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Bersinergi

Penggantian e-KTP dan KK yang hilang

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap menerbitkan ulang dokumen-dokumen kependudukan warga di Jabodetabek yang rusak maupun hilang akibat banjir.

Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh memerintahkan jajarannya di seluruh Indonesia, terutama para Kepala Dinas/Suku Dinas Dukcapil di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten agar bergerak aktif mendata dan mengganti dokumen yang hilang ataupun rusak tersebut secara gratis.

"Berkenaan dengan musibah banjir ini, banyak dokumen kependudukan yang hilang dan rusak. Sebagaimana langkah Dukcapil setiap ada bencana seperti gempa NTB, Tsunami di Banten dan Lampung serta Sulteng dan lainnya, kita langsung bergerak aktif mendata dan mengganti dokumen yang hilang rusak tersebut dengan gratis," ujar Zudan, Jumat (03/01).

Dokumen kependudukan yang dimaksud seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran. Dukcapil menjamin pengurusan dokumen yang hilang tidak dipungut biaya.

Bagaimana dengan ketersediaan blanko KTP elektronik? Dukcapil menjamin keperluan blanko tercukupi.

"Kami dari pusat akan memberikan pendampingan seperti biasanya. Tolong segera dilakukan mulai hari ini atau setelah banjir surut," kata Zudan. (Ed: rap/pkp)

Baca selengkapnya di: Detik News

Korban Meninggal Akibat Banjir di Jabodetabek-Lebak Capai 43 Orang

Anies Bicara Wewenang Pusat soal Banjir: Kami di DKI Fokus Keselamatan Warga

Dukcapil Siap Ganti e-KTP-KK Warga yang Hilang karena Banjir Jabodetabek