Majelis rendah atau Kongres Uruguay menyetujui rancangan undang-undang yang mengatur penjualan marijuana.

Jika RUU ini disetujui Senat, maka untuk pertama kalinya pemerintah Uruguay memiliki kuasa untuk mengontrol produksi tumbuhan cannabis.

Penjualan marijuana secara terkontrol disetujui oleh 50 dari 96 anggota Kongres Uruguay, Rabu malam (31/07/13). Bila disetujui oleh Senat, maka undang-undang itu akan menjadikan Uruguay negara pertama di dunia yang menguasai produksi dan distribusi marijuana di negaranya.

Tidak Bertujuan Mempromosikan Konsumsi

Rancangan undang-undang yang didukung oleh pemerintahan Presiden Jose Mujica, diajukan Juni 2012 dan merupakan bagian dari upaya menghentikan kekerasan akibat penggunaan obat bius, yang belakangan terus bertambah. Pemerintah Uruguay bermaksud mengatur kebutuhan pasar yang sudah ada melalui jalur yang legitim.

"Regulasi ini tidak bertujuan mempromosikan konsumsi ganja,” ungkap Sebastian Sabini, seroang anggota parlemen yang mendukung undang-undang itu, "orang yang ketagihan itu, atau memerlukannya untuk alasan kesehatan juga ada."

Undang-undang itu akan memberikan pemerintah tanggung jawab untuk mengawasi, membatasi dan meregulasi semua kegiatan impor, ekspor, kultivasi, panen, produksi, penyimpanan, pemasaran dan distribusi tumbuhan cannabis dan produk turunannya.

Banyak yang penentang

Dalam persyaratannya, hanya pengguna yang tercatat diperbolehkan mendapatkan ganja, melalui pembudidayaan maksimal enam tanaman atau bergabung dalam klub-klub penanam cannabis.  Atau, mereka bisa membeli maksimal  40 gram marijuana  setiap bulannya, dari tempat-tempat penjualan resmi.

Rancangan undang-undang juga ditentang oleh banyak pihak. Survei resmi yang dipublikasikan pekan ini menunjukkan bahwa 63% warga Uruguay menentangnya.

Di Uruguay, kepemilikan cannabis untuk penggunaan pribadi tidak ilegal, jumlah yang diperbolehkan masing-masing orang ditentukan oleh pengadilan, sesuai dengan alasan penggunaannya.

ek/cp (ap, afp, dpa, rtr)