Di hari kemenangan Donald Trump dalam pemilu presiden di Amerika Serikat, koalisi pemerintah kiri-tengah  Jerman ambruk dilanda perselisihan soal arah kebijakan ekonomi. Adalah partai liberal Jerman, FDP, yang mendorong perpecahan dengan mengusulkan perubahan kontrak koalisi, dengan membubuhkan poin baru yang mempreteli kebijakan kedua partai koalisi lain, Partai Sosialdemokrat, SPD, dan Partai Hijau.

Krisis memuncak ketika Ketua Umum FDP Christian Lindner dipecat sebagai menteri keuangan oleh Kanselir Olaf Scholz, SPD. Pemecatannya diikuti pengunduran diri dua menteri FDP lain. Namun Menteri Transportasi Volker Wissing membelot dari partai dan sebaliknya memilih bertahan di pemerintahan.

Pemecatan Lindner menjadi awal bagi berakhirnya pemerintahan koalisi "lampu setopan" di Jerman karena terdiri dari partai.  dengan simbol warna merah, kuning dan hijau.

Namun awalnya kanselir Scholz dari partai SPD dan mitra koalisi yang tersisa, Partai Hijau merencanakan pembentukan pemerintahan minoritas, karena kedua partai tidak lagi memiliki mayoitas mandat di parlemen.

Namun untuk menjalankan pemerintahan, koalisi minoritas memerlukan suara dari oposisi. Partai oposisi terbesar di parlemen Jerman - Bundestag yakni CDU dan CSU di bawah pimpinan Friedrich Merz menolak niatan Scholz, dan menuntut rangkaian aturan diikuti terlebih dahulu, untuk bisa memerintah secara "minoritas".

Ini membuka jalan bagi diselenggarakannya pemilihan umum baru atau pemilu yang dipercepat pada awal tahun depan. Berikut tahapannya:

1. Mosi Percaya di Bundestag

Apa yang kemudian akan terjadi sudah diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Dasar Jerman. Oleh oposisi, kanselir Scholz dituntut mengajukan Mosi Percaya di Bundestag, di mana anggota parlemen berkesempatan memperpanjang atau menyudahi masa jabatannya. Konstitusi Jerman menetapkan masa konsultasi selama 48 jam antara permohonan dan pemungutan suara.

Jika Scholz menerima kurang dari setengah suara anggota parlemen, konstitusi Jerman mewajibkan percepatan pemilihan umum legislatif demi membentuk pemerintahan yang lebih stabil. Walau hal ini jarang terjadi di Jerman, kanselir Gerhard Schröder dari SPD yang mengajukan mosi ke parlemen pada tahun 2005, mendapat mosi tidak percaya dari Bundestag, dan harus mundur dari jabatannya. 

Pemilu baru yang digelar, kemudian mencuatkan nama Angela Merkel sebagai kanselir perempuan pertama di Jerman, yang mampu memenangkan pemilu 4 kali bertutut-turut dan memerintah Jerman selama 16 tahun.

2. Pembubaran parlemen

Jika gagal mendapat suara mayoritas dalam Mosi Percaya di Bundestag, kanselir harus meminta presiden membubarkan parlemen. Jika Presiden Frank-Walter Steinmeier tidak lagi melihat adanya kemungkinan pemerintahan yang stabil, dia dapat membubarkan Bundestag lebih awal. Secara hukum, dia memiliki waktu hingga 21 hari untuk menyelesaikan langkah tersebut.

Tahapan ini diatur oleh Pasal 39 Undang-Undang Dasar, yang menyatakan "jika Bundestag dibubarkan, pemilihan umum baru akan diadakan selambatnya dalam waktu enam puluh hari.” Tenggat tersebut menjadi tantangan bagi badan penyelenggara pemilu yang harus mengorganisir pemungutan suara secara cepat.

3. Pemilihan umum dipercepat

Bagi semua pihak yang terlibat, penetapan tanggal pencoblosan menjadi tenggat dimulainya masa kampanye dan persiapan pemilu. Pemilu legislatif di Jerman menurut jadwal baru akan diselenggarakan pada 28 September 2025.

Saat ini pun, partai-partai politik sudah harus menyusun daftar nama kandidat di tingkat federal dan negara bagian. Pemilihan kali Ini juga merupakan pemilu federal pertama berdasarkan undang-undang pemilu baru, yang membatasi jumlah aanggota parlemen masa tugas berikutnya hanya dengan 630 orang.

4. Pembentukan pemerintahan baru

Survei menunjukkan bahwa mayoritas akan berubah secara signifikan pada pemilihan parlemen berikutnya. Partai liberal FDP, yang tidak lagi berada di pemerintahan, terancam gagal menembus batas minimal elektoral sebesar lima persen. Banyak lembaga survei saat ini melihat kemungkinan terbentuknya lagi pemerintahan koalisi besar yang terdiri dari partai konservatif Uni Kristen Demokrat, CDU, dan SPD.

Setelah pemilu tahun 2021, dibutuhkan waktu selama 73 hari sebelum pemerintahan baru yang dijuluki "lampu setopan" di bawah kanselir Olaf Scholz terbentuk. Dengan kemungkinan tanggal pencoblosan pada 23 Februari, Jerman akan kembali memiliki pemerintahan baru pada bulan Mei, lebih dari tiga bulan setelah Donald Trump menjabat.

Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman