Catherine Ashton, utusan Uni Eropa untuk Timur Tengah, pulang dengan tangan kosong.

Seusai pembicaraan dengan kedua pihak yang bersengketa, Jumat malam (01/10) di Yerusalem, Ashton memberi keterangan kepada pers. UE merasa berkewajiban terhadap berlanjutnya perundingan damai Israel-Palestina, tegas Ashton. Namun pemerintah Israel tetap menolak untuk memperanjang moratorium penghentian pembangunan di daerah pendudukan Tepi Barat Yordan

Ashton mengatakan, "Pihak-pihak yang terlibat dalam proses perdamaian sangat kuatir bahwa berakhirnya moratorium dapat membahayakan peluang tercapainya perdamaian untuk jangka panjang. Saya telah mendesak Israel untuk melanjutkan moratorium, guna memberi waktu lebih banyak pada perundingan untuk mencapai kemajuan besar."

Ashton menyesali bahwa sampai saat ini pemimpin Israel tidak mengambil keputusan. Di lain pihak utusan UE untuk Timur Tengah itu memuji upaya pemerintah otonomi Palestina untuk memenuhi prasyarat berdirinya sebuah negara yang merdeka. Uni Eropa, donor terbesar otoritas Palestina, sangat berbesar hati atas kemajuan yang dicapai Palestina sejauh ini.

Jumat pagi, didampingi mediator AS George Mitchell, PM Israel Benyamin Netanyahu menekankan bahwa tanpa menghiraukan berlanjutnya pembagnunan pemukiman di daerah pendudukan, ia tetap ingin mempertahankan perundingan damai dengan Presiden Palestina Mahmus Abbas.

"Kami ingin melanjutkan perundingan. Saya ingin melanjutkan perundingan dengan Presiden Abbas dan Senator Mitchell, karena kami berada dalam sebuah misi perdamaian", kata Netanyahu.

Seperti dilaporkan media Israel, Presien AS Barrack Obama menjanjikan pada Netanyahu dukungan luas politik kemanan dan luar negeri, jika pemerintah Israel bersedia memperpanjang moratorium untuk dua bulan. Sejauh ini Netanyahu selalu menolak, sesuai yang dikehendaki mitra koalisinya nasionalis kanan.

Pemerintah AS, demikian tulis koran Ha'aretz mengutip sumber dari kalangan pejabat tinggi Amerika, sangat kecewa pada Netanyahu. Alasan PM Israel itu, bahwa ia tidak bisa memperpanjang moratorium karena berlawanan dengan arus politik di dalam negeri, tidak bisa diterima lagi, kata wakil pemerintah AS yang dikutip Haaretz tanpa menyebut namanya.

Sementara itu, Organisasi Pembebasan Palestina PLO, Sabtu ini (02/10) mendesak Presiden Mahmud Abbas untuk tidak melanjutkan perundingan, selama Israel tidak menghentikan pembangunan di daerah pendudukan.

Kehadiran sekitar 500.000 warga Israel di lebih dari 120 pemukiman yang tersebar di Tepi Barat Yordan yang diduduki dan Yerusalem Timur yang dicaplok Israel, sejak lama dilihat Palestina sebagai halangan utama untuk mendirikan sebuah negara merdeka yang dapat hidup.

Clemens Verenkotte/ Renata Permadi

Editor: Andriani Nangoy