Secara khusus Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick memuji keberhasilan Vietnam menyediakan listrik kepada rakyat miskin di negara itu. Zoellick menambahkan, Vietnam juga bisa menjadi contoh untuk negara-negara yang berkutat mengentaskan kemiskinan.

Robert Zoellick di Hanoi sebagai bagian dari perjalanan resminya yang pertama sejak berada dalam jabatannya. Di Vietnam, selain bertemu dengan Perdana Menteri, Nguyen Tan Dung, Zoellick juga mengunjungi beberapa proyek pendidikan di propinsi Yen Bai, yang didanai Bank Dunia.

Kepada Perdana Menteri Nguyen Tan Dung, Zoellick berjanji mengupayakan penambahan dana pinjaman ke negara komunis itu. Janji Zoellick antara lain disampaikan sehubungan rekor Vietnam, yang belakangan ini berusaha mengatasi korupsi. Menurut Koordinator Program Asia Pasifik Transparency Internasional Jerman, Lisa Ann Elges mengatakan,

“Belakangan pemerintah Vietnam menunjukan posisi yang tegas dalam memerangi korupsi. Pemerintah bukan saja menetapkan undang-undang dan peraturan baru untuk itu, tapi juga menjalankannya. Ini memberikan isyarat yang kuat kepada koruptor“

Lisa Ann Elges menambahkan:

„Tidak tahu seberapa jauh efektifitas upayanya, itu persoalan lain. Vietnam berada di bagian bawah indeks negara bebas korupsi Transparency Internasional (TI). Tapi nilainya tidak begitu buruk sehingga TI juga tidak menyatakan bahwa korupsi merajalela di sana.”

Pekan lalu Bui Tien Dung, seorang mantan pejabat Vietnam dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Bekas direktur BUMN Vietnam yang bergerak di bidang konstruksi jalanan itu dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena kasus perjudian, ditambah tujuh tahun karena menerima uang pelicin.

Bui Tien Dung menggunakan 750 ribu dolar Amerika dana negara Vietnam untuk bertaruh dalam pertandingan-pertandingan sepakbola di Eropa. Pengadilan Vietnam juga mendendanya 65.000 dolar.

Seluruhnya, ada sembilan orang yang dipenjara sehubungan kasus ini. Dua petugas kepolisian yang mengorganisasi jaringan judi dijatuhi 7 tahun penjara. Sedangkan 2 polisi lain yang dituduh menutup-nutupi kasus itu dijatuhi 3 tahun penjara.

Pun menteri transportasi Vietnam mengundurkan diri karena lalai mendeteksi penyalahgunaan dana negara itu. Pengadilan kasus ini hampir gagal pekan lalu, ketika sejumlah pengacara pembela melakukan "walk out".

Kritik ditujukan kepada jaksa penuntut dan hakim pengadilan yang tidak memperkenankan bukti-bukti meringankan yang ingin dipresentasikan para pengacara. Apakah ada sesuatu dibalik itu?

Beberapa tahun lalu, organisasi Hak Azasi Manusia, Human Rights Watch pernah mengecam pemerintah Vietnam yang menggunakan upaya perang melawan korupsi sebagai alasan untuk menangkapi aktivis yang kritis. Situasi yang membuat banyak organisasi internasional merasa tidak aman.

Namun kini, Transparency International mulai mempertimbangkan membuka perwakilan di Hanoi. Organisasi itu menilai sudah ada sejumlah organisasi setempat yang dapat diajak bekerja sama.