Bulan lalu, Majelis Nasional Vietnam mengesahkan undang-undang baru perlindungan data dengan suara mayoritas. Legislasi tersebut bertujuan untuk merampingkan administrasi digital dari otoritas lokal dan pusat serta mendukung pembangunan sosial-ekonomi.

Namun, ada kekhawatiran mengenai bagaimana data akan dikontrol. Dua proyek utama di bawah UU tersebut mencakup pusat data nasional yang akan dijalankan oleh Kementerian Keamanan Publik dan platform pertukaran data untuk produk dan layanan terkait data.

Tidak jelas siapa yang akan menyediakan layanan platform pertukaran data, atau data mana yang akan dipertukarkan, namun pertahanan nasional, keamanan, hubungan internasional, rahasia negara, dan data "tanpa izin" dilarang.

Kekhawatiran perusahaan teknologi AS

Menanggapi rancangan undang-undang yang dirilis untuk opini publik pada bulan Juni, perusahaan teknologi AS secara kolektif menyatakan kekhawatiran mereka bulan lalu.

"Vietnam memiliki harapan besar sebagai pasar yang berkembang untuk layanan digital di kawasan Asia-Pasifik, dan komitmen layanan lintas batasnya yang luas, yang tertanam dalam aturan perdagangan yang mengikat, adalah kunci untuk pertumbuhan itu," tulis Jonathan McHale, Wakil Presiden Perdagangan Digital dari Asosiasi Industri Komputer & Komunikasi, CCIA, dalam sebuah pernyataan.

Dia menambahkan bahwa kebijakan data terkini, yang menghambat pemrosesan data di antara para pemangku kepentingan, "merugikan perusahaan asing dan ekonomi lokal yang berkembang pesat dengan partisipasi pihak luar."

Secara khusus dibahas peraturan tentang transfer data lintas batas yang termasuk dalam rancangan undang-undang tersebut.

Hal ini mengharuskan semua data yang diklasifikasikan sebagai data inti untuk mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang sebelum dibagikan dan ditransfer ke luar Vietnam.

"Penerapan pembatasan yang tidak proporsional terhadap data inti kemungkinan akan merusak upaya Vietnam untuk menarik investasi asing, termasuk di sektor-sektor strategis seperti industri semikonduktor," kata pernyataan itu.

Perusahaan-perusahaan teknologi AS juga "sangat khawatir" tentang kewenangan luas pemerintah otoriter Vietnam, yang menuntut sektor swasta untuk menyediakan data tertentu untuk "kasus-kasus khusus" yang terkait dengan "kepentingan nasional" dan "kepentingan publik."

Sebagian besar delegasi Majelis Nasional menyerukan kejelasan tentang revisi lebih lanjut undang-undang data pada bulan Juli 2025.

Anggota parlemen telah menugaskan pemerintah Vietnam untuk mengeluarkan keputusan panduan terperinci, memastikan bahwa peraturan tetap selaras dengan aplikasi praktis dan mematuhi tuntutan transformasi digital.

Mereka mengidentifikasi beberapa aspek ambigu yang dapat secara signifikan memengaruhi upaya Vietnam untuk mempromosikan globalisasi dan memajukan transformasi digital.

Vietnam sebagai tujuan investasi teknologi

Meta dan Google baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan pembangunan pusat data besar di Vietnam. SpaceX telah mengumumkan rencana untuk menginvestasikan USD1,5 miliar untuk meningkatkan akses Internet bagi seluruh warga Vietnam.

Minggu lalu, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh dan Presiden sekaligus CEO Nvidia Jensen Huang terlihat bersama setelah pemerintah dan Nvidia menandatangani perjanjian kerja sama untuk membangun pusat data kecerdasan buatan dan pusat penelitian dan pengembangan di Vietnam.

Huang menggambarkan Vietnam sebagai "rumah kedua" Nvidia. Tak lama kemudian, Google membuat pengumuman resmi terkait peluncuran Google Vietnam.

Marc Woo, direktur pelaksana Google untuk Vietnam dan kawasan Asia-Pasifik, baru-baru ini memposting di X tentang potensi Vietnam sebagai destinasi digital.

"Tempat yang tepat di waktu yang tepat - sementara ekonomi digital Vietnam berada di jalur yang tepat menuju potensi USD200 miliar pada tahun 2030, saya terus kagum dengan lanskap dinamis Asia Tenggara dan Vietnam karena tren dan inovasi terus berkembang dengan cepat."

Pada tahun 2025, Vietnam berupaya menjadi salah satu dari 70 negara e-pemerintah terkemuka, dengan setidaknya 80% operasi administratif dilakukan secara daring. Namun, konflik antara kepentingan negara otoriter dan perusahaan teknologi besar, yang menginginkan sesedikit mungkin regulasi, akan terus berlanjut.

Bich Tran, seorang peneliti pascadoktoral di Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew di Singapura, menulis dalam sebuah studi baru-baru ini bahwa Vietnam baru-baru ini menjalin kemitraan digital dengan Singapura dan Indonesia untuk meningkatkan ekonomi dan infrastruktur digital.

"Amerika Serikat juga telah menjanjikan dukungan untuk upaya Vietnam dalam mengembangkan infrastruktur digital berkualitas tinggi. Kemitraan ini akan memberi Vietnam akses ke keahlian, teknologi, dan sumber daya keuangan," kata Tran.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris