1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Orban Berulah, Komisi Eropa Boikot Kepresidenan Hungaria

16 Juli 2024

Komisi Eropa bereaksi terhadap aksi-aksi Viktor Orban, yang bertemu dengan Putin tanpa konsultasi dengan anggota Uni Eropa yang lain. Komisi Eropa akan boikot pertemuan yang dipimpin Hungaria.

PM Hungaria Viktor Orban bertemu Vladimir Putin di Moskow
PM Hungaria Viktor Orban bertemu Vladimir Putin di Moskow, 5 Juli 2024Foto: Valeriy Sharifulin/SNA/IMAGO

Badan eksekutif Uni Eropa (UE) di Brussels, Komisi Eropa, akan memboikot pertemuan-pertemuan yang dipimpin Hungaria. Saat ini, Hungaria memegang jabatan bergilir kepresidenan Dewan UE sampai enam bulan ke depan. Namun Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menjalankan agendanya sendiri tanpa konsultasi lebih dulu dengan anggota UE yang lain.

Pada hari pertama kepresidenan Hungaria, Viktor Orban mendeklarasikan "misi perdamaian” dan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow dan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing. Setelah itu dia melakukan pertemuan dengan kandidat presiden AS, Donald Trump di Washington. Kritik tajam segera muncul dari negara-negara anggota UE lainnya.

Komisi Eropa hari Senin (15/7) menyatakan, mereka akan memboikot sebagian pertemuan yang dilakukan Hungaria selama menjabat sebagai presiden Dewan Eropa. Komisi Eropa hanya akan mengirimkan pejabat biasa ke pertemuan informal dan tidak akan mengirim satupun dari 27 Komisaris UE.

Viktor Orban dan Xi Jinping di BeijingFoto: China Daily via REUTERS

Tidak ada pejabat tinggi ke pertemuan kepresidenan Hungaria

"Mengingat perkembangan terkini yang menandai dimulainya Kepresidenan Hungaria, [Ursula von der Leyen] telah memutuskan bahwa Komisi Eropa hanya akan diwakili pegawai sipil senior selama pertemuan informal Dewan,” kata juru bicara Ursula von der Leyen, Eric Mamer.

"Kunjungan Tingkat Tinggi ke Kepresidenan [Hungaria] tidak akan dilakukan,” tambah Mamer, mengacu pada pertemuan enam bulanan yang biasanya mempertemukan seluruh atau sebagian besar dari 27 Komisaris di ibu kota negara yang menjabat sebagai presiden UE. Biasanya kunjungan ini dilakukan pada awal periode 6 bulan, dengan harapan pembicaraan dapat menghasilkan perencanaan dan tindakan selanjutnya.

Keputusan UE pada hari Senin ini mengikuti jejak sejumlah negara anggota UE, yang banyak di antaranya berlokasi dekat dengan perbatasan Rusia. Pemerintah Swedia pekan lalu mengumumkan bahwa Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania dan Polandia tidak akan mengirimkan menterinya ke pertemuan-pertemuan terkait dengan kepresidenan Hungaria di Uni Eropa selama bulan Juli sebagai protes atas pembicaraan Orban dengan Vladimir Putin di Moskow.

Viktor Orban pamer foto dengan Donald TrumpFoto: Viktor Orban via X via REUTERS

Apa 'Kepresidenan Dewan Eropa' dan seberapa penting?

Di Uni Eropa ada tiga institusi politik yang penting: Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Eropa. Komisi Eropa merupakan lembaga eksekutif yang merancang sebagian besar undang-undang serta memegang sebagian besar kekuasaan teknokratis. Ke-27 komisarisnya ditunjuk dari perwakilan negara anggota.

Parlemen Eropa terbentuk sesuai hasil pemilu Eropa. Anggota parlemen harus menyetujui seluruh usulan Komisi Eropa melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. Parlemen Eropa juga bisa merekomendasikan langkah-langkah kepada Komisi Eropa untuk dipertimbangkan.

Namun hampir semua hal yang dilakukan UE perlu persetujuan akhir dari Dewan Eropa, yang beranggotakan kepala pemerintahan dari seluruh negara anggota. Dewan Eropa juga harus menandatangani hampir seluruh kebijakan UE – dengan suara bulat untuk isu-isu yang paling sensitif dan untuk isu-isu lain melalui proses pemungutan suara yang rumit.

Dewan Eropa dipimpin oleh seorang ketua, yang saat ini dijabat oleh  Charles Michel. Dia bertugas mengkoordinasikan dan mencapai konsensus dalam perundingan-perundingan, dan menjadi penghubung dan bernegosiasi dengan lembaga-lembaga UE lainnya.

Sedangkan kepresidenan Uni Eropa dipegang secara bergiliran oleh negara anggota selama enam bulan, dan saat ini djabat oleh Hungaria. Pemegang jabatan kepresidenan tidak mempunyai hak suara yang lebih besar dan tidak mempunyai mandat untuk bertindak tanpa persetujuan anggota yang lain. Namun lembaga ini mampu mengarahkan agenda dan memutuskan isu-isu apa yang akan dieksplorasi selama masa jabatannya.

Periode kepemimpinan Hungaria memang telah dipandang dengan penuh keraguan, mengingat bagaimana PM Viktor Orban tidak secara tegas menentang invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina sejak tahun 2022, bahkan mendukung kepemimpinan Vladimir Putin.

hp/as (dpa, ap, rtr)

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait