Visa Pelajar AS Ditangguhkan, RI Cari Studi Alternatif
30 Mei 2025
Wamendiktisaintek imbau pelajar RI di AS tetap tenang usai penangguhan visa. Disiapkan opsi studi di negara lain dan kampus dalam negeri.
Donald Trump kembali melontarkan retorika keras terhadap mahasiswa asing, menyebut mereka sebagai "ancaman terhadap pekerjaan warga Amerika" dan mengusulkan pembatasan visa pelajar internasionalFoto: Joseph Prezioso/AFP
Iklan
Wakil Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie merespons kebijakan Presiden Donald Trump Amerika Serikat (AS) yang menghentikan sementara pengajuan visa pertukaran pelajar dan pengunjung dengan kategori visa F, M, dan J. Stella mengimbau masyarakat Indonesia yang sudah berada di AS dengan keperluan itu untuk tetap berada di sana hingga ada kepastian lebih lanjut dari pemerintah RI.
Hal itu disampaikan Stella menindaklanjuti pengumuman dari Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio terkait penangguhan proses visa untuk pertukaran pelajar. Stella mengimbau warga RI dengan keperluan studi tak bepergian ke luar wilayah AS.
"Hari ini pemerintah Amerika Serikat melalui US Secretary of State Marco Rubio secara resmi mengumumkan penghentian sementara proses pengajuan student exchange dan visitor visas F, M dan J visa, bagi adik-adik dan rekan-rekan yang saat ini sudah berada di AS dengan visa F, M, ataupun J kami merekomendasikan untuk tidak berpergian ke luar wilayah AS hingga ada kepastian lebih lanjut," kata Stella dalam keterangan video yang diunggah oleh akun Kemdiksaintek, Kamis (29/5).
Ia menyebut Kemdiktisaintek tengah mengambil langkah strategis menindaklanjuti kebijakan AS. Kemdiktisaintek memastikan proses studi hingga beasiswa bagi warga Indonesia tetap berlanjut.
Kembali Berkuasa, Trump Bikin Kebijakan Baru yang Kontroversial
Setelah dilantik kembali pada 20 Januari 2025, Donald Trump memperkenalkan kebijakan kontroversial seperti tarif tinggi, pembekuan dana internasional, hingga perubahan kebijakan luar negeri yang memicu ketegangan global.
Foto: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance
Deportasi migran ilegal
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan niat mendeportasi 'jutaan dan jutaan' migran ilegal. Pada minggu pertama Trump menjabat, hampir 2.400 migran ditangkap ICE, terutama yang pernah terjerat kasus hukum. Kongres AS juga telah meloloskan Lakes Riley Act, yang memungkinkan penahanan migran tanpa status sah untuk kejahatan berat dan pelanggaran ringan.
Foto: Isaac Guzman/AFP
AS mundur dari Perjanjian Paris
Pada hari pertama menjabat, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menarik AS dari Perjanjian Paris, yang kedua kalinya ia lakukan. Tindakan ini menuai kontroversi. "Emisi AS berperan besar dalam menentukan apakah kita bisa tetap di bawah batas 2 derajat dan 1,5 derajat," kata Laura Schäfer dari LSM lingkungan dan HAM, Germanwatch.
Foto: JIM WATSON/AFP
Hengkang dari WHO
Trump menarik Amerika Serikat keluar dari WHO. Para ahli memperingatkan langkah ini akan menghambat penanganan wabah penyakit dan masalah kesehatan global. Namun, resolusi kongres mengharuskan pemberitahuan satu tahun dan pelunasan kewajiban sehingga perintah ini baru berlaku penuh Januari 2026. Trump juga menghentikan transfer dana AS ke WHO, yang berdampak pada pendanaan organisasi tersebut.
Foto: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance
Ganti nama Teluk Amerika
Presiden Trump menandatangani dekret untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengembalikan nama Gunung Denali di Alaska menjadi McKinley. Dalam posting di X pada 27 Januari 2025, Google menyatakan akan mengikuti praktik lama untuk menerapkan perubahan nama lokasi sesuai pembaruan resmi pemerintah yang merujuk pada Geographic Names Information System (GNIS).
Foto: Roberto Schmidt/AFP/Getty Images
Rencana setop hibah dan pinjaman federal
Pada Senin (27/01), Trump menginstruksikan badan-badan federal untuk menghentikan sementara pencairan hibah dan pinjaman federal di seluruh AS. Kebijakan ini dianggap mengancam program vital seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan bantuan bencana. Namun, seorang hakim federal memblokir sementara rencana tersebut beberapa menit sebelum kebijakan dijadwalkan berlaku pada Selasa (28/01) malam.
Foto: Jim Watson/AFP/Getty Images
Larang atlet transgender di olahraga perempuan
Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang atlet transgender berkompetisi dalam olahraga perempuan dan anak perempuan, Rabu (05/02). Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan untuk membatasi hak LGBTQ+. Perintah ini juga menyatakan bahwa negara hanya akan mengakui dua jenis kelamin, pria dan perempuan. Sekolah yang melanggar aturan ini berisiko kehilangan dana federal.
Foto: Andres Caballero-Reynolds/AFP
Pembekuan dana USAID ke 130 negara
Keputusan Presiden Trump untuk menangguhkan dana bantuan USAID telah menghentikan proyek-proyek di sekitar 130 negara, termasuk Indonesia, berdampak dramatis pada jutaan orang dan pekerja bantuan. Trump menuduh USAID melakukan pemborosan, dengan menulis di Truth Social, "Sepertinya miliaran dolar telah dicuri di USAID.” Namun, ia tidak memberikan bukti apa pun.
Foto: Sofia Toscano/colprensa/dpa/picture alliance
Satgas DOGE untuk efisiensi
Satuan Tugas Department of Government Efficiency (DOGE) dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk merombak sistem birokrasi federal. DOGE, yang dipimpin oleh Elon Musk, bertujuan mengurangi peraturan, pengeluaran, dan staf pemerintah. Banyak pihak mengkritik minimnya transparansi dalam perekrutan tim DOGE dan mempertanyakan jika tim tersebut telah melalui pemeriksaan terkait kesesuaian dan keamanan.
Foto: Andrew Harnik/Getty Images via AFP
Keinginan AS ambil alih Gaza
Presiden Trump mengusulkan agar AS mengambil alih Jalur Gaza. Usulan ini disampaikan saat kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke AS, Selasa (04/02). "AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami juga akan melakukan sebuah pekerjaan. Kami akan memilikinya. Dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di tempat tersebut," kata Trump.
Foto: Khalil Ramzi/REUTERS
Kenaikan tarif impor baja dan alumunium
Trump mengumumkan tarif 25% untuk impor baja dan aluminium, berlaku Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan "membuat Amerika kaya kembali," kata dia. Namun, banyak ekonom menolak asumsi ini, dan menyatakan justru merugikan semua pihak. Tarif dimaksudkan melindungi produsen dalam negeri, tetapi industri AS masih bergantung pada impor logam, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan memicu inflasi.
Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia
10 foto1 | 10
"Untuk adik-adik dan rekan yang telah menerima letter of acceptance dan beasiswa dari Kemdiktisaintek kami sedang mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kelanjutan studi kalian," ungkapnya.
Adapun Kemdiktisaintek menyebut tengah menjajaki peluang perguruan tinggi unggulan di negara lain. Pun mereka juga membuka alternatif penerimaan mahasiswa di kampus terbaik dalam negeri.
"Beberapa upaya yang sedang kami tempuh antara lain menjajaki peluang studi di perguruan tinggi unggulan di negara-negara lain segera kami lakukan, serta juga membuka opsi studi di kampus-kampus terbaik di dalam negeri," kata Stella.
"Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di bawah kepemimpinan Pak Menteri Brian Yuliarto terus bekerja keras dan bergerak cepat untuk mengutamakan studi kalian," imbuhnya.
Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!