Mungkin Anda pernah mendengar atau membaca tentang aturan wajib pakai masker di kelas-kelas sekolah menengah di Jerman. Atau justru mendengar kebalikannya, bahwa aturan ini dicabut. Tidak usah bingung, kedua klaim ini benar adanya.

Dua negara bagian terpadat dan paling berpengaruh di Jerman memang saling bertolak belakang dalam masalah ini. Saat Bayern di selatan mewajibkan para siswa mengenakan masker dalam pelajaran, di barat laut, Rhine-Westphalia Utara justru tidak memberlakukan aturan serupa.

Pesan yang membingungkan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bayern, Michael Piazolo pada Selasa (01/09) mengumumkan rencana baru pemerintah negara bagian ihwal penggunaan masker di sekolah. Kelas-kelas sudah harus dimulai sesuai jadwal yaitu pada 8 September, dan setidaknya selama dua minggu, para siswa sekolah menengah harus mengenakan masker setiap saat, “kecuali sekolah dapat memastikan ada cukup jarak di ruang kelas”. Kemudian, mulai 21 September, beban kasus positif corona lokal yang muncul akan menentukan tindakan lebih lanjut.

Sementara sehari sebelumnya, Menteri Sekolah North Rhine-Westphalia (NRW), Yvonne Gebauer menyatakan bahwa pengunaan masker di ruang kelas “tidak lagi diperlukan,” karena angka kasus positif COVID-19 di NRW telah turun kembali ke rata-rata nasional. Meski begitu, beberapa sekolah justru muncul dengan kesepakatan sukarela untuk memberlakukan aturan tersebut.

Tidak hanya aturan masker di sekolah, perbedaan aturan juga muncul ketika berbicara tentang denda bagi mereka yang menolak memakai masker di area publik.

Dalam pertemuan dengan Kanselir Angela Merkel pekan lalu, 15 dari 16 negara bagian menyetujui denda sebesar € 50 (Rp 880.000) yang mulai berlaku sejak 1 September. Negara bagian Saxony Anhalt menolak aturan tersebut. 

Sementara pengguna angkutan umum yang tidak mengenakan masker akan dikenakan denda sebesar € 150 (Rp 2,6 juta) atau lebih. Masalah ini menjadi lebih rumit karena banyak kereta yang justru melintasi jalur negara bagian, yang akhirnya memunculkan keluhan dari para pelancong. Mereka dibingungkan dengan aturan apa yang berlaku dan kapan aturan itu mulai berlaku.

Satu negara, 17 pemerintahan

Mirip seperti AS, dan sangat kontras dengan Prancis, 16 negara bagian di Jerman memegang kekuasaan politik yang cukup besar. Faktanya, Pasal 70 konstitusi Jerman secara eksplisit menyatakan bahwa semua pembuatan Undang-undang berada di tangan negara bagian, kecuali dinyatakan lain dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Oleh karena itu, negara bagian memiliki kendali atas: penyediaan kesehatan, pendidikan, kepolisian, kebijakan budaya, perencanaan konstruksi, bahkan setiap negara bagian memiliki dinas intelijen domestik dan sistem pengadilannnya sendiri.

Banyak kebijakan terkait virus corona yang akhirnya digugat ke pengadilan. Seperti yang terjadi di negara bagian Rhine-Westphalia Utara, dua siswa menggugat sebuah sekolah setelah dipulangkan karena mengenakan jaring anti serangga sebagai masker. Pihak sekolah sebut para siswanya hanya akan diizinkan kembali ke sekolah jika memakai masker yang diizinkan. Namun, pengadilan memutuskan bahwa sekolah di Jerman tidak dibolehkan mengeluarkan siswa yang tidak mengenakan masker yang sesuai.

Dalam upaya menemukan pendekatan terpadu, telah dilakukan diskusi rutin antara Kanselir Angela Merkel dan 16 perdana menteri negara bagian.

Untuk hampir semua kebijakan utama yang ingin diperkenalkan Merkel secara nasional, dibutuhkan persetujuan dari para pemimpin negara bagian. Dan dari sebagian besar pertemuan ini, setidaknya ada satu rencana yang akhirnya menjadi sia-sia – pekan lalu, pemberlakuan batasan orang yang diperbolehkan berkumpul secara pribadi urung dilakukan. Aktivitas apa pun dari hanya 10 hingga beberapa ratus orang sekarang dapat berkumpul – tergantung apakah kegiatan itu digelar di dalam atau di luar ruangan, dan di negara bagian mana pertemuan itu diadakan.

Negara bagian pedesaan yang jumlah penduduknya kecil seperti Saxony-Anhalt atau Mecklenburg Western Pomerania, yaitu dengan hanya 2 juta penduduk atau kurang, disebut dapat mencari alasan untuk menolak kebijakan pemerintahan Merkel. Seperti misalnya Saxony-Anhalt, dilaporkan memiliki beban kasus yang relatif rendah selama pandemi. Perdana menterinya yang berasal dari partai kristen demokrat (CDU), Rainer Haseloff, juga sering menolak kebijakan nasional yang diinginkan Merkel. Dia berpendapat bahwa jumlah kasus di wilayahnya sangat rendah sehingga tidak adil bagi mereka jika tindakan lebih keras diberlakukan. Tetapi pertanyaannya, apakah ini membahayakan strategi nasional sekutu partainya?

Jalan menuju kursi kekanseliran

Diskusi politik di masa lalu tentang pelemahan kekuasaan negara bagian dirasa tidak akan berhasil, terutama karena negara bagian itu sendiri harus menyetujuinya.

Perlu dicatat bahwa politisi papan atas di negara bagian memang bisa nyaman dengan gaji tahunan enam digit. Tapi ini bukan hanya perkara uang. Politik negara bagian bisa menjadi batu loncatan yang menjanjikan bagi mereka menuju kekuasaan nasional. Sangat sering, politisi Jerman yang menginginkan kursi kekanseliran menganggap bahwa profil mereka akan dinilai lebih tinggi sebagai politisi top di negara bagian besar, dibanding sebagai menteri di pemerintahan pusat di Berlin.

Seperti misalnya, Mantan Kanselir dari CDU, Helmut Kohl dan Mantan Kanselir dari Sosial Demokrat, Gerhard Schröder. Keduanya lulus langsung dari memimpin negara bagian ke memimpin negara secara keseluruhan. Helmut Kohl dari Rhineland Palatinate dan Gerhard Schroder dari Lower Saxony.

Kini, pemimpin dua negara bagian dari Bayern dan North Rhie-Westphalia – seorang konservatif Markus Soder, dan seorang liberal Armin Laschet, terlihat memiliki ambisi menggantikan Angela Merkel sebagai kanselir. (gtp/pkp)