Konflik Kosovo menajam akhir 1990-an. Puluhan ribu orang mengungsi. Ketika semua upaya pendamaian wilayah itu gagal, NATO memulai serangan udara 24 Maret 1999 atas basis militer Serbia dan sasaran strategis lain. Setelah perang 11 pekan, penguasa Serbia Slobodan Milošević akhirnya menyerah.

Pertengahan 1980-an di Kosovo aksi protes sudah dimulai terhadap upaya Beograd, untuk mengurangi hak-hak penduduk mayoritas Albania. Tahun 1990-an tekanan semakin meningkat. Ibrahim Rugova, yang pimpin pergerakan politik Kosovo sejak 1989 bertekad lakukan perlawanan damai dan berusaha gerakkan Slobodan Milošević untuk ubah sikap. Ia tidak berhasil.

Di Kosovo perlawanan bersenjata terbentuk. Pasukan pembebasan UÇK memulai perang gerilya yang kejam. Mereka laksanakan serangan terhadap Serbia, tapi juga warga Albania, yang mereka anggap bersekongkol dengan Serbia. Terhadap aksi teror itu Serbia bereaksi. Rumah dibakar dan toko dirampok. Ratusan ribu orang melarikan diri.

Perang tambah brutal. Untuk patahkan perlawanan UÇK dan dukungan dari masyarakat, pasukan Serbia semakin menindak warga sipil. Banyak orang lari ke hutan-hutan. Ribuan warga Kosovo juga dibawa dengan kereta dan truk ke daerah perbatasan, tanpa memiliki paspor atau dokumen yang membuktikan bahwa mereka berasal dari Kosovo. .

AS, Perancis, Inggris, Rusia dan Jerman menyerukan pihak-pihak yang bermusuhan Februari 1999 untuk ikut konferensi di Rambouillet untuk mencapai kesepakatan otonomi bagi Kosovo. Pihak Kosovo menerima, tapi Serbia tidak mau berkompromi. Perundingan gagal.

24 Maret 1999 NATO mulai membom sasaran militer dan strategis di Serbia dan Kosovo, untuk menghentikan kekerasan terhadap warga Albania. Jerman juga ikut serangan. Operasi "Allied Force" (kekuatan aliansi) adalah perang pertama NATO dalam sejarah 50 tahunnya, dan tanpa dukungan Dewan Keamanan PBB. Rusia mengutuk intervensi tersebut.

Di samping serangan terhadap pangkalan militer, NATO juga memotong jalur pasokan, yaitu jaringan kereta api dan jembatan. Dalam 79 hari, aliansi militer itu melaksanakan 37.000 serangan udara. Di wilayah Serbia dijatuhkan 20.000 roket dan bom. Serangan juga menyebabkan banyak warga sipil tewas.

Lokasi industri juga dibom. Di Pančevo, dekat Beograd bom NATO jatuh di pabrik kimia dan pupuk. Akibatnya, sejumlah besar zat beracun mengalir ke sungai, tersebar di udara dan menyerap ke tanah. Dampaknya besar bagi kesehatan masyarakat sekitar. Serbia juga tuduh NATO gunakan amunisi mengandung uranium.

Untuk melumpuhkan instrumen propaganda terpenting milik Slobodan Milošević, NATO menyerang stasiun televisi negara di Beograd. Walaupun pemerintah Serbia segera mendapat pemberitahuan mengenainya, informasi tidak disebarluaskan. Akibat serangan 16 orang tewas.

Di Kosovo sebuah bom NATO secara tidak sengaja mengenai jalur pengungsi. Akibatnya, diperkirakan 80 orang tewas. Itu disebut "collateral damage" oleh NATO. Demikian halnya dengan empat orang yang tewas akibat bom yang jatuh di kedutaan besar Cina di Beograd. Insiden itu sebabkan krisis diplomatik berat antara Beijing dan Washington.

Awal Juni, sinyal pertama datang dari Beograd, bahwa Slobodan Milošević bersedia berunding. NATO mengakhiri aksi pemboman tanggal 19 Juni. Neraca perang: ribuan orang tewas dan 860.000 pengungsi. Di Serbia ekonomi lumpuh sepenuhnya, sebagian besar infrastruktur hancur. Kosovo ditempatkan di bawah administrasi PBB.

"Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama"(18). "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat" (19). "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai." (20). Di seluruh dunia lebih dari 350 wartawan dan aktivis online dipenjara, tulis organisasi Reporter Tanpa Batas.

"Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu." (3) "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan." (4) "Tak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya." (5). Bagi bocah India yang dipaksa bekerja sebagai buruh ini, deklarasi HAM cuma mimpi di siang bolong.

"Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama." Kutipan ini diresmikan di dalam sidang umum PBB pada 10 Desember 1948 di Paris dan dikenal dengan sebutan Pernyataan umum HAM. Namun realita berkata lain. Terlihat bocah yang terpaksa menjadi buruh tambang emas di Kongo.

Semua hak dan kebebasan berlaku buat semua manusia, terlepas dari "ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain." Sayangnya pernyataan ini terbentur realita internasional. Seperti yang harus dialami minoritas Rohingya di Myanmar.

Semua orang setara di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum (6,8,10,12). Ia tidak bersalah selama kejahatannya belum dibuktikan (11). Dan tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang (9). Penjara Guantanamo di Kuba adalah contoh teranyar bagaimana negara-negara PBB secara sistematis melanggar pernyataan umum HAM.

"Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara." Setiap orang berhak meninggalkan sebuah negara (13). "Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran." (14). Setiap orang berhak atas satu kewarganegaraan (15). Kenyataannya kini negara-negara makmur membetoni perbatasan untuk mencegah pengungsi.

Perempuan dan laki laki memiliki hak sama di dalam hubungan suami isteri. Sebuah pernikahan "hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai." Lebih dari 700 juta perempuan di seluruh dunia hidup dalam perkawinan paksa, menurut UNICEF. Salah satu contohnya adalah Tehani (ki.) dan Ghada (ka.) yang dinikahkan paksa di Yaman ketika berusia 8 tahun.

"Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena." Namun jutaan orang terusir dari tanah sendiri untuk memberi ruang bagi pembangunan kota dan infrastruktur, seperti yang banyak terjadi di Cina atau Brasil.

"Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas." (21). Setiap manusia juga dikarunai dengan "hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya." (22). Kebebasan semacam itu sayangnya tidak dikenal oleh penduduk Korea Utara.

"Setiap orang berhak atas pekerjaan". "Setiap orang berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama". "Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik " dan bergabung dengan serikat pekerja (23). "Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan" (24). Saat ini lebih dari 200 juta orang tidak memiliki pekerjaan, tulis Organisasi Buruh PBB, ILO.

"Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial". "Ibu dan anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa." Lebih dari dua miliar manusia di dunia menderita kekurangan gizi, sementara 800 juta orang mengalami kelaparan.

"Setiap orang berhak mendapat pendidikan". Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tidak dipungut biaya. "Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi." Lebih dari 780 juta manusia di seluruh dunia tidak bisa baca tulis, kata UNESCO.

"Setiap orang berhak ikut serta secara bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan". Deklarasi HAM PBB juga melindungi "hak cipta atas karya ilmiah, kesusasteraan dan seni." Konsep hak cipta kini menjadi samar berkat media distribusi internet.

"Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya"."Tidak satu pun negara, kelompok ataupun seseorang, berhak melakukan perbuatan yang merusak hak-hak dan kebebasan perorangan" (30). Sementara itu puluhan ribu kaum Yazidi terusir dari tanah sendiri di Irak.