Gayanya yang blak-blakan dan terbuka kerap memicu perang mulut dengan sejumlah politisi atau pejabat di Jakarta. Ahok yang mengincar kursi DKI 1 pada Pilkada 2017 harus menghadapi sejumlah skandal untuk bisa melanjutkan masa jabatannya. Mampukah musuh-musuh politiknya menjungkalkan Ahok?

Berawal dari pidatonya di Pulau Seribu ihwal politisasi surat Al-Maidah 51, Ahok kini berseteru dengan kelompok Islam konservatif yang digalang FPI buat mencari keadilan di depan meja hijau. Polemik penistaan agama menjadi bola liar pada pilkada, lantaran dampaknya pada elektabilitas yang dinamis dan sulit diukur. Sidang kasus penodaan agama menjadi batu sandungan terbesar ahok menuju kursi DKI 1

Simpang siur soal kewenangan pemberian izin reklamasi pantai utara Jakarta adalah batu sandungan terbesar buat Ahok jelang Pilkada 2017. Sang gubernur diyakini menyalahi aturan soal pemberian izin. Proyek raksasa tersebut akhirnya ditunda setelah pemerintah turun tangan. KPK menangkap anggota DPRD DKI Sanusi dan Direktur Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, atas dugaan kasus suap reklamasi.

Berawal dari audit Badan Pemeriksa Keuangan, pembelian lahan di rumah sakit Sumber Waras memicu kontroversi karena diindikasikan sarat korupsi. Kasusnya hingga ditangani KPK. Negara ditengarai merugi sekitar 191 miliar Rupiah lantaran pembengkakan harga tanah. Tapi pemerintah daerah DKI meragukan keabsahan audit BPK karena dinilai menghitung harga tanah di jalan yang salah.

Dengan rencana menata kampung Luar Batang dan Pasar Ikan di Jakarta Utara untuk dijadikan Kawasan Wisata Bahari Sunda Kelapa, Ahok menggusur rumah penduduk yang berdiri di atas tanah ilegal. Penggusuran itu mendulang kritik karena dinilai merugikan kaum miskin. Pemda DKI berkilah telah menyediakan rumah susun yang lebih layak untuk penduduk Luar Batang.

Menjelang hari raya Idul Adha ratusan massa Front Pembela Islam menyantroni Gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka mengecam Ahok karena telah melarang penyembelihan dan penjualan hewan kurban. Pemda DKI sebaliknya mengatakan cuma menjalankan peraturan daerah yang melarang penjualan hewan kurban di jalur hijau.

Selama berpuluh tahun Kalijodo dibiarkan menjadi sarang prostitusi gelap. Ahok nekad menggusur kawasan tersebut untuk dijadikan jalur hijau. Langkah pemda DKI disambut gugatan di PTUN oleh sejumlah tokoh masyarakat Kalijodo. Ahok juga dikritik lantaran menyertakan 1000 tentara dan polisi untuk mengawal penggusuran. Kisruh langsung mereda setelah penggusuran berakhir.

Berawal dari keluhan DPRD Bekasi soal sampah Jakarta, kisruh seputar TPS Bantar Gebang kembali bergulir. Ahok sebaliknya menuding pengelola TPS, PT. Godang Tua wanprestasi. Hasilnya truk-truk sampah DKI dihadang massa tak dikenal. Ahok pun bentrok dengan DPRD. Kisruh berakhir setelah Presiden Joko Widodo turun tangan.

Akhir 2014 Ahok murka lantaran menemukan dana siluman sebesar 8,8 trilyun dalam rancangan APBD 2015 yang telah digodok DPRD DKI. Setelah coret sana-sini, APBD kembali diserahkan kepada parlemen untuk dibahas. Namun DPRD memilih berpolemik karena merasa tudingan Ahok soal adanya indikasi mafia anggaran tidak berdasar. APBD DKI akhirnya baru disahkan bulan Februari dengan menggunakan pagu ABPD 2014.

Meski diwarnai protes, pemerintah DKI Jakarta tetap lakukan penertiban bangunan di zona satu dan zona dua kawasan Pasar Ikan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Lebih 4000 aparat gabungan Polda Metro Jaya TNI dan satuan pamong praja diturunkan ke lokasi. Untuk antisipasi demonstrasi, petugas juga membawa water cannon.

Petugas memperingatkan warga sebelum mesin-mesin berat meluluhlantakkan perumahan nelayan di Luar Batang. Penduduk tak mau menyerah begitu saja. Sebagian berusaha pertahankan rumah mereka dan berdiri menantang petugas, sebelum pada akhirnya petugas tetap hancurkan rumah mereka.

Warga yang menentang penggusuran tampak berhadap-hadapan dengan petugas. Menurut Pemprov DKI Jakarta dari total 240 kios yang ada di dekat kawasan Museum‎ Bahari itu, sekitar 100 kios di antaranya justru dijadikan tempat tinggal. Pemprov DKI juga mengatakan, setelah akuarium raksasa dipindahkan ke Ancol, banyak warga memasuki lokasi ini.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan tidak akan meratakan seluruh bangunan di sekitar Museum Bahari-Pasar Ikan, melainkan mengembalikan konsep kios di Pasar Ikan Luar Batang seperti zaman kolonial Belanda dahulu. Namun bagaimana nasib para pemukim ini kemudian?

Tampak warga menggotong barang miliknya, ketika alat berat mulai meratakan bangunan yang dikategorikan ilegal di Luar Batang 11 April 2016.

Kebijakan penggusuran yang dilakukan pemprov DKI Jakarta mendulang kritik, di antaranya dari Konsorsium Masyarakat Miskin Kota (Urban Poor Consortium-UPC), yang melihat rakyat kecil selalu menjadi korban, dengan alasan menempati tanah negara. Padahal menurut UPC, banyak oknum di pemerintahan yang menjual lahan kepada warga, namun pemerintah tidak menindak oknum-oknum tersebut.

Akhir Februari lalu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melakukan penggusuran kawasan Kalijodo, guna kembalikan fungsi lahan. Warga terkejut karena merasa kurangnya sosialisasi. Warga yang punya KTP disediakan rumah susun, sementara yang tak punya KTP ditawarkan pulang ke kampung halaman. Pemerintahan Ahok juga menggusur warga di kolong tol Pluit.

Sebelumnya juga telah dilakukan penggusuran di beberapa wilayah lain, seperti Bukit Duri, Jakarta Selatan yang ingin dibuat tanggul. Lalu Kampung Pulo, Jakarta Timur yang merupakan langganan banjir. Mei 2015, pemprov DKI juga melakukan penggusuran di kawasan bantaran Ancol, Pinangsia.

Buldoser meratakan lokasi maksiat ilegal Kalijodo yang dulu dimitoskan tak bisa disentuh aparat penertiban kota. Aparat keamanan terdiri dari satuan polisi, TNI dan satuan polisi pamong praja menjaga dan mengamankan lokasi. Kalijodo kini rata dengan tanah dan lahan di bantaran sungai itu akan dibangun jadi jalur hijau.

Semua orang tahu Kalijodo adalah kawasan maksiat, tapi banyak yang memilih tutup mata. Prostitusi marak di sini. Dan tentu saja dampak ikutannya seperti perjudian, perdagangan miras, bisnis narkoba, premanisasi dan tindak kejahatan lainnya. Di masa keemasannya omset kawasan maksiat ini bisa mencapai milyaran Rupiah semalam.

Penertiban Kalijodo sering disebut-sebut terhambat orang kuat. Bahkan perwira polisi setempatpun dulu sempat ditodong pistol. Tapi gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak gentar dan melakukan gerak cepat penutupan Kalijodo. Daeng Aziz orang kuat itu kini ditahan dengan tuduhan pencurian listrik. Polisi dan TNI kini tak ragu mendobrak toko dan kios.

Dimana ada keramaian bisnis tumbuh. Pedagang kaki lima atau jasa parkir adalah beberapa sektor informal yang ikut menikmati gemerlap dan guyuran uang di Kalijodo. Kini mereka tergusur dan harus mencari lokasi lain untuk mencari nafkah.

Para pemilik bar dan warung remang-remang setelah menerima SP berusaha menyelamatkan barang miliknya. Warga Kalijodo yang ber KTP DKI mendapat penampungan di rumah susun yang disiapkan pemerintah. Warga pendatang terpaksa pulang kampung. Pro-kontra penertiban lokasi maksiat ini tunjukan pluralisme di negeri dengan mayoritas penduduk Muslim.

Bekas penjaja seks komersial-PSK juga mendapat pelatihan profesi baru, antara lain jadi penata rambut atau penjahit pakaian. Buka lembaran baru memang sulit, jika terbiasa menerima uang panas yang berlimpah dengan mudah. Program resosialisasi tetap harus dijalankan untuk mencegah tudingan penertiban tak manusiawi.

Langkah Ahok patut diacungi jempol. Kini pemerintah diwakili menteri sosial mencanangkan program membasmi semua jenis dan lokasi prostitusi hingga 2019. Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim resmi melarang prostitusi, namun seperti di Jakarta di berbagai kota besar lain, pelacuran tetap marak.