Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai era reformasi saat ini memiliki semangat agar jabatan presiden dibatasi. Presiden Jokowi, kata Adi, sudah menegaskan tak bersedia dicalonkan lagi pada pilpres mendatang.

"Pertama, ini menghancurkan semangat reformasi yang ingin mengamputasi jabatan presiden tak terbatas Orba. Jelas menjadi langkah mundur demokrasi. Padahal Jokowi berulang kali nolak keras tak mau dicalonkan lagi. Masih saja ada yang ngipas-ngipasin," kata Adi kepada wartawan, Jumat (1806).

Partai politik pun didesak untuk bersama-sama menolak wacana jabatan presiden tiga periode. Elite partai, kata Adi, selama ini pun dinilai merupakan buah dari reformasi.

"Kedua, kondisi ini makin aneh karena nyaris tak satu pun partai teriak lantang menolak jabatan tiga periode. Padahal mereka yang saat ini jadi elite hasil reformasi. Buah demokrasi langsung, hasil jabatan presiden yang dibatasi hingga ada siklus kepemimpinan," ujarnya.

Adi memberikan sindiran soal wacana jabatan presiden tiga periode. Para mantan aktivis yang dulu mendorong reformasi untuk membatasi masa jabatan presiden pun dinanti untuk menolak wacana jabatan presiden tiga periode.

"Ketiga, kalau usul merombak sistem politik, jangan tanggung. Sekalian saja jabatan presiden seumur hidup seperti raja. Jabatan diwariskan turun-temurun. Presiden dipilih MPR. Kepada daerah ditunjuk presiden. Berlakukan kembali GBHN dan seterusnya. Tak usah malu-malu kalau usul jabatan lama, sekalian saja lama," ucap Adi.

"Banyak elite di negara ini, baik yang jadi dewan dan pengurus partai yang sangat bangga menyebut dirinya aktivis reformasi 98, mantan demonstran, dan mantan aktivis Cipayung, tapi tak terdengar suara lantang mereka soal jabatan tiga periode presiden," imbuhnya.

Tanggapan jubir presiden 

"Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap reformasi 1998," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/06).

Berdasarkan Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1 berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

Dia menegaskan Jokowi menolak wacana presiden tiga periode beberapa kali.

"Penegasan Presiden Jokowi menolak wacana presiden tiga periode, yang pertama pada 12/2/2019 'Ada yang omong presiden dipilih tiga periode itu, ada tiga (motif) menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja'," kata Jokowi seperti disampaikan Fadjroel.

Kemudian Jokowi, kata Fadjroel, juga pernah menyampaikan tidak berniat menjadi presiden selama tiga periode.

"Yang kedua, pada 15/3/2021, 'Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi'," kata Jokowi seperti disampaikan Fadjroel.

Relawan siap bentuk sekretariat

Relawan JokPro 2024 sebelumnya direncanakan akan membentuk sekretariat pada Sabtu (19/06) bertempat di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. M Qodari, pelantang gagasan Jokowi tiga periode, mengatakan organisasi itu merupakan wadah dari beberapa pihak yang menyambut baik gagasan tersebut. Diketahui, gagasan itu juga sempat dilontarkan Qodari pada Februari-Maret lalu.

"Organisasi ini merupakan wadah dari berbagai pihak yang menyambut ide dan gagasan yang saya lontarkan di beberapa media, pada Februari-Maret 2021," kata Qodari, kepada wartawan, Jumat (18/06).

(yp/ts)

Baca artikel selengkapnya di: DetikNews

Wacana Jokowi-Prabowo di 2024 Dinilai Langkah Mundur Demokrasi

Jubir Tegaskan Jokowi Tolak Wacana 3 Periode, Singgung Cari Muka!