RUU Kementerian berdampak pada wacana penambahan jumlah komisi baru di DPR untuk memenuhi tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan kementerian atau lembaga negara.
Saat ini DPR RI memiliki 11 komisi yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasanFoto: Imago Images/ZUMA Press/Y. Yuewei
Iklan
DPR RI mengungkap adanya wacana penambahan jumlah komisi di DPR. Penambahan itu disebut seiring dengan rencana bertambahnya kabinet dalam Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Wacana ini awalnya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily. Dia mengungkap peluang tersebut tak terlepas dari pengesahan RUU tentang Kementerian Negara, yang salah satunya jumlah pos menteri nantinya berdasarkan kebutuhan presiden.
"Saya kira pembicaraan soal AKD baru nanti akan dibicarakan setelah pelantikan ya. Tetapi, sebagai wacana tentu masih dalam proses kajian yang mendalam," kata Ace kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (20/9). Ace menjawab soal penambahan wacana komisi di DPR RI.
Gelombang massa menggelar aksi tolak revisi UU Pilkada di depan gedung DPR RI, Jakarta. Tidak hanya mahasiswa, sejumlah pekerja seni ikut mengawal putusan MK soal syarat pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Foto: Pratama Indra/DW
Aksi unjuk rasa kawal putusan MK
Ribuan demonstran menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada hari Kamis (22/08) untuk mengawal putusan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas usia minimal pencalonan kepala daerah.
Foto: Denny Pohan/ZUMAPRESS/picture alliance
Artis ikut demo kawal putusan MK
Sejumlah publik figur bergabung dengan massa yang berunjuk rasa untuk mengawal putusan MK. Terlihat beberapa tokoh dari industri kreatif, termasuk komika, aktor, musisi, hingga sutradara film. Mereka menyuarakan keprihatinannya terhadap perkembangan situasi politik saat ini.
Foto: Levie Wardana/DW
Poster peserta aksi tolak revisi UU Pilkada
Tidak hanya berorasi di atas mobil komando aksi, beragam cara pun dilakukan para demonstran untuk menyampaikan aspirasinya. Antara lain dengan membuat poster unik, salah satunya bertuliskan "Bernadya!!! Tolong stop bikin lagu sedih. Negara kita udah menyedihkan."
Foto: Levie Wardana/DW
Tuntutan massa demonstran
Massa menuntut pemerintah dan DPR untuk mematuhi putusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah, serta meminta dihentikannya pembahasan revisi UU Pilkada yang dinilai menganulir putusan MK tersebut.
Foto: Levie Wardana/DW
Massa mencoba masuk gedung parlemen
Di tengah jalannya aksi, massa unjuk rasa mencoba masuk ke gedung DPR/MPR RI yang dijaga ketat oleh petugas kepolisian. Di sisi lain, ada sekelompok mahasiswa yang baru mulai berdatangan, ikut menyampaikan aspirasi bersama massa yang sudah lebih dulu hadir. (lw/ha)
Foto: Dita Alangkara/AP Photo/picture alliance
5 foto1 | 5
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini mengatakan perubahan aturan terkait penentuan jumlah menteri bisa jadi berdampak ke komisi di DPR RI. Ia menyebut ketentuan itu mengikuti penyusunan menteri mendatang.
Ace menegaskan aturan terkait komisi di DPR tergantung jumlah menteri dalam kabinet pada pemerintahan Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui, saat ini ada 11 komisi yang ada di DPR.
"Iya makanya itu semua tergantung dari apa namanya jumlah kabinet yang akan ditentukan oleh presiden terpilih," imbuhnya.
