Di bawah mediasi Yaman, kelompok Palestina yang berseteru, yakni Fatah dan Hamas menyatakan bersedia melaksanakan dialog. Di Sanaa, Yaman pada hari Minggu (23/03) kedua pihak menandatangani pernyataan kesediaan untuk melaksanakan perundingan perdamaian selanjutnya. Dalam pembicaraan-pembicaraan tersebut akan dirembukkan kemungkinan pemerintahan bersama di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Dalam lawatannnya di Timur Tengah, Wakil Presiden AS Dick Cheney Minggu (23/03) juga bertemu dengan Presiden Abbas dari kubu Fatah.

Sebuah kesepakatan perdamaian antara Israel dan Palestina memerlukan kompromi dari kedua pihak. Demikian ditegaskan Wakil Presiden Amerika Serikat Dick Cheney seusai pembicaraannya dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas Minggu sore (23/03) di Ramallah. Cheney selanjutnya menambahkan, kesepakatan semacam itu dapat dicapai bila Israel dan Palestina bekerja keras demi perdamaian. Dalam jumpa pers bersama dengan Abbas, Wapres Amerika mengutarakan:

"Akhir konflik Israel dan Palestina yang diperoleh melalui perundingan dan memperhatikan hak-hak nasional kedua bangsa, nilainya tidak terhitung. Tahun-tahun penuh kecurigaan dan kekerasan tidak menghasilkan apa pun juga. Dan para ekstrimis yang menghalangi kesepakatan hanya menambah kekhawatiran dan kesengsaraan rakyat Palestina dan Israel."

Kritik Terhadap Hamas dan Teror

Dick Cheney secara tegas mengkritik kelompok radikal Hamas yang menguasai Jalur Gaza dan pada akhir Januari 2006 menang dalam pemilu parlemen. Sehubungan dengan tembakan roket Kassam dari Jalur Gaza ke wilayah Israel di dekat perbatasan, Wapres Amerika Serikat Cheney mengutarakan bahwa kebenaran yang sulit tetapi perlu, selalu harus dikatakan:

"Teror dan roket tidak hanya membunuh warga sipil yang tak berdosa, tetapi juga membunuh harapan-harapan legitim dan keinginan rakyat Palestina."

Pada delapan hari terakhir ini, Dick Cheney dalam lawatan Timur Tengahnya melakukan pembicaraan antara lain di Afghanistan, Irak dan Arab Saudi. Dalam pembicaraannya dia menyebutkan bahwa pembentukan negara Palestina harus segera dilaksanakan. Rakyat Palestina berhak punya negara sendiri. AS akan menyediakan bantuan bagi pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Demikian menurut Cheney.

Saib Erekat, orang dekat Presiden Abbas mengatakan, Wapres Amerika telah meminta Presiden Palestina Abbas untuk memberikan dukungan mengakhiri perluasan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dan bagian timur Jerusalem yang secara sepihak dianeksasi. Pembunuhan terarah terhadap tersangka ekstrimis Palestina oleh angkatan bersenjata Israel juga harus dihentikan. Di Ramallah, Abbas yang didampingi Chenney, mengatakan bahwa untuk mencapai perdamaian diperlukan keinginan, keberanian dan dukungan besar dari masyarakat internasional, terutama dari Amerika Serikat.

Minggu pagi (23/03), seusai menghadiri misa Paskah di bangunan milik Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Jerusalem, Dick Cheney mengadakan pembicaraan dengan Presiden Israel Shimon Peres. Presiden Israel menyatakan, negaranya tidak bersedia mengembalikan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel kepada Suriah, karena Iran dan Suriah bekerjasama untuk menguasai Libanon. Cheney kemudian menegaskan, Presiden Suriah, Bashar Assad tidak berminat pada perdamaian dengan Israel.

Wakil Presiden Amerika Serikat Dick Cheney sebelumnya mengutarakan janjinya kepada Perdana Menteri Israel Ehud Olmert bahwa Amerika tidak akan memaksa Israel untuk mengambil kebijakan yang dapat membahayakan keamanan Israel.

Hamas dan Fatah Buka Lembaran Baru

Sementara itu, juga pada hari Minggu (23/03), kelompok Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan perdamaian di ibukota Yaman, Sanaa. Dalam kesepakatan itu tercantum mengenai pembicaraan baru seputar masa depan Jalur Gaza dan Tepi Barat. Kesepakatn itu ditandatangani oleh pemimpin juru runding Hamas, Mussa Abu Marsuk dan petinggi Fatah, Assam al-Ahmed. Dalam dokumen itu juga digarisbawahi soal 'kesatuan rakyat Palestina, teritorium dan lembaga pemerintahan'. Perundingan selanjutnya, menurut keterangan Hamas, akan dilaksanakan 5 April mendatang di wilayah Palestina. Marsuk mengutarakan:

"Kami berdua menargetkan tujuan untuk kembali ke keadaan Palestina sebelum 13 Juni tahun lalu. Kami menekankan kesatuan kami sebagai warga Palestina dan kesatuan otoritas Palestina."

Sementara Hazem Abu Shanab, juru bicara Fatah mengutarakan di Gaza:

"Sudah tentu kami ingin mengembalikan kesatuan Palestina secara keseluruhan. Kami ingin semua orang diatur oleh hukum dan undang-undang." (cs)