Wakil Presiden Filipina Sara Duterte pada Rabu (18/02) menyatakan akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu 2028, menandai dimulainya kampanye dini di negara Asia Tenggara berpenduduk sekitar 116 juta jiwa tersebut.

"Saya Sara Duterte. Saya akan mencalonkan diri sebagai presiden Filipina,” ujarnya dalam pidato singkat yang disiarkan televisi.

"Saya mengabdikan hidup, kekuatan, dan masa depan saya untuk mengabdi kepada bangsa,” tambahnya.

Duterte merupakan putri mantan presiden Rodrigo Duterte, yang saat ini ditahan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda, atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kebijakan pemberantasan narkoba secara brutal yang menewaskan ribuan warga selama masa pemerintahannya.

Perseteruan politik dengan Presiden Bongbong Marcos Jr.

Selain mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri pada pemilihan umum tahun 2028, dalam pidato yang disiarkan di televisi tersebut Sara Duterte juga mengkritik Presiden Ferdinand "Bongbong” Marcos Jr., yang dinilai bertanggung jawab atas berbagai persoalan negara, termasuk korupsi.

"Dalam beberapa bulan pertama masa jabatan kami, saya sudah melihat kurangnya ketulusan Bongbong Marcos Jr. terhadap janji kampanye serta sumpah jabatannya kepada negara,” kata Duterte, menggunakan nama panggilan presiden tersebut.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf karena telah membantu kemenangan Marcos dalam pemilu 2022 saat maju sebagai calon wakil presiden dan memobilisasi basis dukungan besar dari keluarganya.

Namun, koalisi politik keduanya kemudian berubah menjadi konflik tajam. Keduanya saling melontarkan serangan pribadi di tengah perbedaan kebijakan yang semakin melebar.

Marcos memperkuat kerja sama pertahanan dengan sekutu traktat negaranya, Amerika Serikat. Sebaliknya, ayah Sara Duterte, Rodrigo Duterte, selama masa jabatannya hingga 2022 dikenal menjalin hubungan dekat dengan Cina dan Rusia.

Pengumuman dibayangi upaya pemakzulan

Pengumuman pencalonan ini muncul ketika Sara Duterte menghadapi kembali upaya pemakzulan. Sejumlah analis politik menilai waktu pengumuman tersebut bersifat strategis karena ia tengah menghadapi gugatan pemakzulan baru yang menuduhnya mengkhianati kepercayaan publik, melakukan korupsi, serta pelanggaran lainnya. Sebelumnya, ia berhasil lolos dari upaya serupa tahun lalu.

Berdasarkan konstitusi Filipina, proses pemakzulan akan berlanjut ke persidangan di Senat. Jika dinyatakan bersalah, seorang pejabat dapat dilarang mencalonkan diri atau menduduki jabatan publik.

Sementara itu, beberapa hari lalu, dua laporan pemakzulan terhadap Presiden Marcos ditolak oleh komite kehakiman DPR Filipina.

Konstitusi Filipina juga membatasi masa jabatan presiden hanya satu periode selama enam tahun sehingga Marcos tidak dapat mencalonkan diri kembali.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Algadri Muhammad
Editor: Melisa Ester Lolindu