Iran pada dekade 1970an mengalami perubahan besar lewat "Reformasi Putih" yang digenjot Syah Reza Pahlevi. Program yang antara lain berisikan reformasi agraria dan pendidikan itu sebenarnya diarahkan untuk mempersempit pengaruh kaum Mullah dan tuan tanah. Namun Reformasi Putih menciptakan ketegangan sosial yang justru ingin dihindari pemerintah. Seluruh negeri tiba-tiba bergejolak.

Iran pada era Pahlevi membungkam oposisi lewat penculikan, pembunuhan, penyiksaan dan eksekusi mati. Pada demonstrasi massal 1963, sekitar 15.000 mahasiswa tewas terbunuh. Antara 1971 hingga Revolusi Islam 1979, sebanyak 100 tokoh oposisi melepas nyawa di tiang gantungan. Sampai 1975 pemerintah menahan hampir semua jurnalis, seniman, sastrawan, ulama dan akademisi yang bersimpati pada oposisi

Ayatollah Khomeini yang awalnya mendukung kekuasaan terbatas Monarki Iran, berbalik arah memperkenalkan sistem pemerintahan Islam berbasis kekuasaan Ulama, Wilayatul Faqih. Oleh Pahlevi ia dikucilkan. Putra Khomeini, Mostafa, dibunuh oleh pasukan rahasia Syah Iran, Savak, setahun sebelum revolusi.

Namun begitu Khomeini tidak serta merta membangun pemerintahan Mullah di tahun pertama revolusi. Sebaliknya ia mengakui peran kelas menengah dalam menjatuhkan Pahlevi dengan membentuk pemerintahan sekuler di bawah tokoh liberal dan moderat Mehdi Bazargan (gambar) sebagai perdana menteri dan kemudian Abolhassan Banisadr yang merupakan aktivis HAM Iran.

Tapi menguatnya militansi pengikut Khomeini yang ditandai dengan penyerbuan Kedutaan Besar Amerika Serikat menyudahi peran kaum liberal. Terutama sejak perang Iran-Irak, Khomeini banyak memberangus oposisi. Antara 1981 dan 1985, pemerintah Islam Iran mengeksekusi mati 7900 simpatisan oposisi.

Untuk mempertahankan idenya tentang kekuasaan Ulama, Khomeini tidak cuma mengucilkan perdana menterinya sendiri, ia juga memenjarakan ulama besar Syiah, Ayatollah Sayid Muhammad Kazim Shariatmadari (gambar) dengan tudingan makar dan calon penggantinya, Ayatollah Hossein-Ali Montazeri karena menentang tindakan represif pemerintah.

Dekade 1980-an menandai kekuasaan berdarah Khomeini. Dalam Tribunal Iran, PBB menuding rejim Islam Iran melakukan "pelanggaran berat Hak Azasi Manusia." Selama tahun 1980-an, sebanyak 20.000 tahanan politik meninggal dunia di penjara dan lusinan media diberangus paksa.

Pengadilan Kejahatan HAM Iran yang digelar di Den Haag tahun 2012 silam mengungkap berbagai kesaksian mantan tapol. Sebagian besar mengabarkan penyiksaan di penjara, antara lain digantung terbalik selama berhari-hari dan dipaksa melihat adegan penyiksaan terhadap rekannya, serta dikurung di sel isolasi tanpa sinar matahari selama berminggu-minggu.

Hingga kini Iran menjadi salah satu negara dengan jumlah hukuman mati tertinggi di dunia terhadap tahanan politik. Setahun menjelang kematiannya (3 Juni 1989), Khomeini menggulirkan gelombang eksekusi massal terhadap tokoh oposisi. Tidak jelas berapa jumlah tahanan politik yang tewas. Sebuah sumber menyebut jumlah tapol yang dieksekusi mati mencapai 30.000 orang.

Ayatullah Hassan Rohani menang pemilu presiden 2013 dengan meraih 51 persen suara, menyingkirkan 7 kandidat saingannya. Di kalangan generasi muda dan kaum wanita, Rohani dipandang sebagai tokoh pemberi harapan. Janji kampanye saat itu adalah memberi lebih banyak kebebasan dan perujukan dengan barat.

Rohani dilantik oleh pemipin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Presiden Rohani mengumumkan kabinet baru Agustus 2013. Tapi komposisinya tidak sesuai janji kampanye, yang menyatakan akan membentuk kementrian perempuan. Semua menterinya adalah pria. Jabatan menteri strategis di kabinet tetap ditunjuk oleh pemimpin tertinggi.

Kesepakatan atom Iran dengan 5 negara pemilik veto + Jerman, membuat Iran keluar dari isolasi internasional selama beberapa dekade. Sejumlah sanksi ekonomi juga dicabut. Tapi masalahnya, janji dorongan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru setelah dicabutnya sanksi, tidak bisa terwujud.

Pemerintah Rohani memang mampu menekan laju inflasi dari lebih 40% ke tingkat sekitar 10%. Tapi angka pengangguran resmi tetap tinggi pada kisaran 12%. Kuota pengangguran di kalangan remaja di bawah 25 tahun bahkan lebih dari 25%. Iran berkategori negara generasi muda, dengan umur rata-rata penduduknya pada median 30 tahun.

Iran setiap tahunnya harus menciptakan 1,2 juta lapangan kerja baru. Terutama untuk menampung generasi muda yang menyerbu pasar kerja. Realitanya, hanya tercipta separuh dari lapangan kerja yang dibutuhkan. Ekonomi Iran tergantung pendapatan dari bisnis minyak bumi. Yang paling terkena dampak kurangnya lapangan kerja adalah perempuan. Di seluruh Iran 70% perempuan menganggur.

Rohani menjanjikan kepada kaum perempuan Iran, akan menghentikan pelecehan terhadap perempuan di jalanan. Tapi, dari 20 organisasi yang berwenang mengawasi busana kaum perempuan, sebagian tidak berada dalam kendali presiden. Ironisnya tahun 2016 komandan polisi Teheran melantik 7000 petugas polisi rahasia yang bertugas mengawasi cara berpakaian kaum wanita.

Rohani menjanjikan reformasi budaya dan menyatakan, ia serta menteri kebudayaan tidak takut ancaman kaum konservatif. Tapi nyatanya kasus kesewenang-wenangan mencegah acara musik dan budaya terus naik. Tukang pukul kelompok konservatif kerap menyerbu konser dan mencegah musisi naik panggung, atau bahkan mengusir mereka.

Rohani juga ingin menghentikan represi terhadap kelompok oposisi. Khususnya ia berjanji akan membebaskan tahanan politik tokoh oposisi, Mehdi Karubi, Mir Hossein Moussavi dan istrinya Zahra Rahnavard. Kenyataannya tiga tokoh politik yang menggugat kecurangan pemilu presiden 2009 itu tetap dikenai tahanan rumah.

Hassan Rohani menjanjikan traktat hak warga, yang menjamin kemerdekaan dan hak warga Iran. Desember 2016, Presiden Rohani mengusulkan rancangannya. Kepala kehakiman Iran Sadegh Larijani (foto) yang diangkat langsung oleh pimpinan religius menegaskan posisinya, bahwa kehakiman Iran tak perlu pelajaran tambahan.

Iran di bawah presiden Hassan Rohani yang terkenal moderat, tetap menjadi salah satu negara di dunia dengan kasus penangkapan wartawan tertinggi. Dalam indeks kebebasan pers, Iran berada di ranking 169 dari 195 negara. Penangkapan para wartawan diperintahkan langsung oleh kehakiman yang didominasi kaum konservatif. Ed: Shabnam von Hein (as).

Hubungan Iran dan Arab Saudi baru tumbuh sejak kekuasaan Syah Reza Pahlevi dan Raja Khalid. Kedua negara sebelumnya sering direcoki rasa saling curiga, antara lain karena tindakan Riyadh menutup tempat-tempat ziarah kaum Syiah di Mekkah dan Madinah. Perseteruan yang awalnya berbasis agama itu berubah menjadi politis seiring dengan eskalasi konflik di Timur Tengah dan Revolusi Islam 1979.

Raja Khalid sempat melayangkan ucapan selamat kepada Ayatollah Khomeini atas keberhasilan Revolusi Islam 1979. Tapi hubungan kedua negara memburuk menyusul perang Iran-Irak dan kisruh Haji 1987. Puncaknya, Riyadh memutuskan hubungan pada 1987, ketika Khomeini mengecam penguasa Saudi sebagai "Wahabi yang tidak berperikemanusiaan, ibarat belati yang menusuk jantung kaum Muslim dari belakang."

Saat berkobar perang Iran-Irak, Arab Saudi sejak dini menyatakan dukungan terhadap rejim Saddam Hussein di Baghdad. Riyadh memberikan dana sumbangan sebesar 25 milyar US Dollar dan mendesak negara-negara Teluk lain untuk ikut mengisi pundi perang buat Irak. Demi menanggung biaya perang, Arab Saudi menggenjot produksi minyak yang kemudian mengakibatkan runtuhnya harga minyak di pasar dunia.

Mengikuti ajakan Ayatollah Khomeini, jemaah Iran setiap tahun berdemonstrasi di Mekkah dan Madinah menentang Israel. Tradisi sejak 1981 itu tidak pernah diperkarakan, kecuali pada 1987, ketika polisi memblokade jalan menuju Masjid al-Haram. Akibat bentrokan, 402 jemaah Iran tewas dan 649 luka-luka. Setelah kedutaannya di Teheran diserbu massa, Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.

Arab Saudi sejak awal menolak program nuklir Teheran. Sikap itu tidak berubah bahkan setelah tercapainya Perjanjian Nuklir di Vienna tahun 2015. Riyadh menilai kesepakatan tersebut "sangat berbahaya." Desakan kepada Iran untuk bekerja sama dengan pengawas nuklir PBB juga disampaikan Saudi pada awal 2023.

Hubungan Iran dan Arab Saudi kembali menegang setelah kelompok Syiah Zaidiyah di Yaman mengobarkan pemberontakan. Riyadh menuding Teheran mengompori perang bersaudara dan mencampuri urusan dalam negeri Yaman dengan memasok senjata. Iran sebaliknya menuding Arab Saudi menghkhianati perannya sebagai mediator konflik dengan membombardir minoritas Houthi di utara Yaman.

Dukungan Iran atas rejim Bashar Assad di Suriah sejak lama dianggap duri dalam daging oleh Arab Saudi. Sejak 2011, Riyadh aktif memasok senjata buat oposisi Sunni di Suriah. Kerajaan di Riyadh juga menjadi yang pertama kali mengecam Assad seputar "tindakan represif pemerintahannya terhadap demonstrasi anti pemerintah," ujar Raja Abdullah saat itu.

Bencana memayungi ibadah Haji 2015 ketika lebih dari 400 jemaah Iran meninggal dunia di terowongan Mina akibat panik massa. Iran menuding pemerintah Arab Saudi ikut bertanggungjawab. Riyadh sebaliknya menyelipkan isu bahwa tragedi itu disebabkan jemaah haji Iran yang tak mau diatur. Kisruh memuncak saat pangeran Arab Saudi, Khalid bin Abdullah, mendesak agar Riyadh melarang masuk jemaah haji Iran.

Sehari setelah pergantian tahun Arab Saudi mengeksekusi mati 46 terpidana, antara lain Syeikh Nimr al-Nimr, seorang ulama yang aktif membela hak-hak minoritas Syiah yang kerap mengalami represi dan diskriminasi di Arab Saudi. Al-Nimr didakwa terlibat dalam terorisme. Sebagai reaksi Pemimpin Spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei melayangkan ancaman, bahwa Saudi akan mendapat "pembalasan tuhan."

Pada November 2017 Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengumumkan pengunduran diri dari Riyadh, Arab Saudi, dan menyalahkan Iran terkait kebuntuan politik di Beirut. Langkah itu diyakini bagian dari manuver Arab Saudi untuk memprovokasi perang antara Iran dan Hizbullah dengan Israel. Saudi dan Iran berebut pengaruh di Lebanon pasca penarikan mundur pasukan Suriah 2005 silam.

Menyusul mediasi Cina, pemerintah Arab Saudi sepakat memulihkan hubungan dengan Ira pada Maret 2023. Kesepakatan tersebut disusul pembukaan kembali relasi dengan Suriah dan perundingan damai dengan pemberontak Houthi di Yaman. Sebelumnya, negara-negara Teluk juga sepakat mengakhiri perpecahan dengan Katar, sekutu dekat Iran di Teluk Persia.