Tim hukum pasangan pilpres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming telah menyiapkan kesimpulan sidang yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) besok.
Iklan
Ketua tim hukum,Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan saat ini draf kesimpulan itu sudah di tahap finalisasi.
"Pagi ini saya finalisasi draf kesimpulan yang dikerjakan oleh para drafter Tim Pembela Prabowo Gibran dalam Perkara No 1/PHPU.PRES.XXII/2024 yang dimohon oleh Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar maupun Perkata No 2/PHPU.PRES.XXII/2024 yang dimohon oleh Ganjar Prabowo dan Mahfud Md untuk kemudian kami cetak sesuai ketentuan Mahkamah Konstitusi," kata Yusril kepada wartawan, Senin (15/4/2024).
"Kesimpulan ini akan kami serahkan besok, Selasa 16 April kepada panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan kepada ketua MK," sambungnya.
Yusril membeberkan kesimpulan yang disusun pihaknya itu merujuk pada fakta-fakta yang terungkap selama sidang pemeriksaan. Yusril menyatakan bahwa pihaknya menyimpulkan gugatan perkara tersebut tidak seharusnya dilayangkan pemohon ke MK.
"Pada intinya, dalam kesimpulan yang kami rumuskan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan kami menyatakan bahwa para Pemohon mengajukan permohonan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi," ujar Yusril.
"Apa yang dimohon para Pemohon, antara lain mengenai keabsahan pencalonan Prabowo-Gibran bukanlah kewenangan MK melainkan kewenangan Bawaslu dan Pengadilan TUN untuk memutusnya. Begitu juga berbagai pelanggaran Pemilu yang dikemukakan para Pemohon juga menjadi kewenangan Bawaslu dan Gakkumdu untuk menyelesaikannya," imbuhnya.
Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Yusril melanjutkan, MK berwewenang menangani perselisihan hasil perhitungan pilpres. Namun, kata dia, pihak pemohon justru tidak mengemukakan perkara tersebut dalam persidangan di MK.
"Mereka justru mengemukakan hal-hal lain yang bukan menjadi kewenangan MK untuk mengadili dan memutuskannya. Karena itu, dalam eksepsi, kami mohon kepada MK untuk menyatakan MK tidak berwenang untuk memeriksa permohonan para Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima atau niet van onvanklijke verklaard," katanya.
Pemilu Indonesia di Jerman
Warga Indonesia di Jerman bisa memberikan suara secara langsung di tiga kota, yakni Berlin, Hamburg, dan Frankfurt pada 10 Februari 2024. Ajang 5 tahunan ini dijadikan tempat berkumpul dan reuni bagi warga.
Foto: Arti Ekawati/DW
Masukan surat suara!
Indonesia kembali menggelar acara pesta demokrasi 5 tahunan. WNI yang berada di luar negeri tidak mau ketinggalan ikut memilih, termasuk di Berlin. Berdasarkan data Senin (12/02), ada 1.698 orang yang mencoblos langsung di TPS Berlin. Surat suara yang dicoblos dan dikirimkan kembali lewat pos mencapai 413. Tingkat partisipasi pemilih di Berlin sejauh ini mencapai 46,5%.
Foto: Arti Ekawati/DW
Pemilih pemula pelajari kandidat sebelum mencoblos
Seperti tertera di contoh surat suara, WNI di luar negeri memilih presiden, wakil presiden, dan calon anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta II. Sejumlah pemilih pemula yang DW wawancarai mengaku mengalokasikan waktu mereka untuk mempelajari rekam jejak dan visi misi calon yang akan mereka pilih sebagai rasa tanggung jawab mereka saat menentukan pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan.
Foto: Arti Ekawati/DW
Uwi, pertama mencoblos di Jerman
Pengalaman pertama kali mencoblos di Jerman sangat istimewa bagi Uwi, salah satu mahasiswi Indonesia yang sedang menempuh studi S2 di Berlin. Sekitar 60% pemilih di Berlin pada Pemilu 2024 adalah pemilih muda yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa Indonesia
Foto: Arti Ekawati/DW
Dubes Indonesia untuk Jerman pantau kelancaran hari pencoblosan
Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno (kiri) datang ke tempat pencoblosan di Berlin sekitar pukul 8:30 pagi waktu setempat. Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Berlin, Roni Susman, memperlihatkan kelengkapan logistik pemilu kepada Dubes Havas.
Foto: Arti Ekawati/DW
Hamburg: Ruang tunggu TPS dipenuhi WNI
Jumlah DPT di PPLN Hamburg pada Pemilu 2024 naik sekitar seribu orang dibanding periode sebelumnya. Ini membuat PPLN Hamburg kali ini harus menyewa tempat pencoblosan. WNI yang datang tidak hanya didominasi anak muda, tapi mereka yang sudah puluhan tahun tinggal di Jerman. Hamburg memang dikenal sebagai kota pelabuhan, yang sejak lama memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Indonesia.
Foto: DW
Konsul Jenderal RI di Hamburg, Renata Siagian ikut mencoblos
Konjen Renata Siagian memberikan suara untuk kali pertama sejak memimpin KJRI Hamburg. Konsul yang mulai menjabat sejak akhir 2023 terkesan dengan banyaknya hadirin dari kalangan anak muda. "Buat saya itu berarti harapan besar untuk Indonesia, karena artinya ada kepedulian dari anak-anak muda yang akan menjadi generasi penerus, yang akan menjadi pemimpin kita di masa depan," kata Renata Siagian.
Foto: DW
Rela berkendara 4 jam untuk bisa memilih
Mereka datang dari kota di luar Hamburg. Inta tinggal di Hanover, sekitar satu jam dari TPS. Dara dari Wangerland, kota kecil di Pantai Laut Utara, bersama temannya berkendara sekitar 4 jam untuk bisa memilih. “Sebenarnya lelah, tapi karena kami tidak memilih (lewat) pos, dan lebih memilih langsung ke TPS... Ini kan pertama kalinya, jadi excited sekali,” kata Dara.
Foto: DW
Pentingnya perbarui data diri di Jerman
Petugas TPS mencari surat suara dari pemilih yang datang ke TPS, karena mengaku tidak dapat surat lewat pos. Dari 5.202 DPT di PPLN Hamburg, lebih dari 3.000 orang memilih lewat pos. Namun, tidak diperbaruinya proses verifikasi perubahan data membuat banyak surat suara terkirim kembali. Ada 8 kotak yang masing-masing berisi seratus surat suara berstatus “return to sender”.
Foto: DW
Di Frankfurt, sekitar 11 ribuan WNI dapat memilih
Sekitar 11 ribuan WNI yang berada di wilayah kerja KJRI Frankfurt dapat memilih antara metode POS, atau mencoblos langsung di tempat pemungutan suara. Saat berada di TPS, pemilih bisa mencoblos di lima Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri atau TPSLN. Update sementara hingga Minggu (11/02): 1.355 datang ke TPS di Frankfurt dari sekitar 4000-an orang terdaftar.
Foto: DW
Pakai baju hitam agar netral
Petugas PPLN Frankfurt bersiap sejak pagi hari. Mereka mengenakan baju warna hitam agar tidak terafiliasi pada partai politik maupun calon tertentu. Warna hitam juga membuat mereka lebih mudah dikenali sebagai petugas PPLN. Surat suara POS dikirim sejak 13 Januari 2024 kepada 7.147 pemilih. Masyarakat diharapkan mengembalikan amplop berisi surat suara paling lambat diterima PPLN 14 Februari 2024.
Foto: DW
Nyoblos di gedung pameran mobil di Frankfurt
PPLN Frankfurt menyelenggarakan pemungutan suara di Gedung Klassikstadt, yang menjadi tempat pameran mobil. Gedung Klassikstadt dipilih lantaran dapat menampung lebih banyak orang, hingga 800-an orang. Untuk mengantisipasi membludaknya massa, PPLN memberikan pembagian jam kedatangan serta mengimbau warga Indonesia menggunakan hak pilihnya dengan waktu sesuai jadwal.
Foto: DW
Fandi dengan jari yang tercelup
Meski pemilu berlangsung hari Sabtu (10/02), WNI bernama Fandi ini menyempatkan diri datang ke TPS. Ia membawa kartu identitas dan surat undangan yang ada barcode-nya. Registrasi dengan sistem barcode mempercepat proses pengecekan data pemilih karena barcode tersebut memuat data calon pencoblos. Petugas tinggal menyamakan data dari KJRI Frankfurt dengan kartu identitas. (ae/hp)
Foto: DW
12 foto1 | 12
Yusril mengatakan pihaknya juga menyimpulkan bahwa para pemohon tidak berhasil membuktikan apa yang didalilkan dalam permohonannya. Dia menyinggung keterangan para saksi yang menurutnya gagal membuktikan dugaan pelanggaran.
"Sementara dalam pokok perkara, kami berkesimpulan para Pemohon tidak berhasil membuktikan apa yang mereka dalilkan dalam positanya, yakni terjadinya berbagai pelanggaran, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan baik dengan cara melakukan nepotisme, penyalahgunaan Bansos maupun pengerahan Penjabat Kepala Daerah secara TSM atau terstruktur, sistematis dan masif. Saksi-saksi maupun ahli yang dihadirkan dalam persidangan gagal membuktikan adanya pelanggaran dan kecurangan tersebut," katanya.
"Selain itu, petitum yang diajukan oleh kedua Pemohon yakni meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran yang diajukan Ganjar-Mahfud, atau diskualifikasi Gibran saja seperti dimohon Anies-Muhaimin, dan memerintakan KPU untuk melakukan Pilres ulang, tidak ada dasarnya di dalam UUD 45 dan UU No 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu, permohonan dalam petitum itu tidak beralasan hukum, sehingga layak untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi," lanjutnya.
Lebih lanjut, Yusril meminta MK menyatakan keputusan KPU soal perolehan suara pilpres tetap berlaku.
"Terakhir dalam pokok perkara, kami mohon agar MK menyatakan Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif tanggal 20 Maret 2024 adalah benar dan tetap berlaku. Dengan demikian perolehan suara terbanyak yaitu 96.214.692 suara atau 58,58 % dari suara sah dalam pilpres yang diperoleh pasangan calon Prabowo-Gibran adalah sah menurut hukum," kata dia.